Jumlah Pekerja Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta yang Masuk Progam Subsidi Gaji

Tribunjogja.com Yogyakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan subsidi upah kepada pekerja swasta yang juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Program ini menyasar 15,7 juta peserta BPJamsostek dengan total anggaran mencapai Rp 37,7 triliun.

Kepala BPJamsostek DIY, Asri Basir menjelaskan Penerima subsidi merupakan peserta BPJamsostek yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta perbulan.

Pemerintah memberikan subsidi selama empat bulan, dengan total jumlah subsidi Rp 2,4 juta.

Mekanismenya, seorang penerima manfaat akan mendapatkan subsidi Rp 600 ribu per bulan, namun dalam proses pencairan dilakukan per dua bulan sekali.

Berarti, dalam satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta.

Asri menjelaskan, sumber anggaran subsidi ini dari APBN melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan akan diberikan kepada 15,7 juta pekerja di Indonesia.

"Untuk saat ini cabang DIY sudah terkumpul kurang lebih 264 ribu nomor rekening, atau 93%, sisanya adalah peserta yang gajinya diatas 5 juta," ujarnya, Rabu (26/8/2020) kepada Tribunjogja.com .

Nomor rekening diambil dari data BPJamsostek.

• Ditunda, Subsidi Gaji Karyawan Swasta Rp 600 Ribu Gelombang Pertama Cair Akhir Agustus

Pemerintah mempertimbangkan bahwa data yang valid untuk program ini ada di BPJamsostek.

"Dipastikan bantuan tersebut akan langsung masuk ke rekening karyawan peserta BPJamsostek, tidak mampir ke rekening perusahaan," imbuhnya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemberian subsidi ini mengacu kepada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Maka dari itu, satu orang tak bisa mendapatkan lebih dari satu subsidi meskipun orang itu bekerja di banyak perusahaan.

"Di Jakarta nanti ada 17 perbankan yang membantu melakukan verifikasi, jangan sampai nanti ada pekerja yang berharap menerima dua bantuan. Tidak bisa, karena ini mengacu kepada NIK. Dia akan tetap menerima satu kali meski dia bekerja di dua atau tiga perusahaan," urainya.

Bagaimana dengan nasib para pegawai honorer?

Pemerintah menyatakan bahwa pegawai honorer juga termasuk dalam program ini.

Terutama mereka yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan tak mendapatkan gaji ke-13.

"Pegawai pemerintah Non-PNS sepanjang dia menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka dia memang termasuk yang menerima program bantuan pemerintah ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Sebelumnya, lanjut Ida, hanya 13,8 juta pekerja swasta saja yang berhak menerima subsidi gaji tersebut.

Namun, atas pertimbangan serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L), maka angka penerima subsidi bertambah menjadi 15,7 juta pekerja termasuk pegawai honorer.

"Jadi awalnya 13,8 juta pekerja swasta dengan upah di bawah Rp 5 juta. Kemudian, setelah kami koordinasi lintas kementerian dan lembaga, kami juga memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah non-PNS yang mereka tidak menerima gaji ke-13 berhak untuk mendapatkan subsidi gaji," jelasnya.

Saat ini, telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi.

Pemerintah melalui Kemenaker telah menerima data rekening 2,5 juta peserta BP Jamsostek yang menjadi calon penerima subsidi gaji dalam penanganan dampak Covid-19 dari Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto.

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami menargetkan bisa ditransfer dimulai akhir Agustus ini," katanya.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan, setelah diperoleh kesesuaian data, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur, yakni bank-bank pemerintah. (*)