Masa AKB, Bus Trans Yogyakarta Kembali Ramai Penumpang

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengguna bus trans Yogyakarta setiap harinya mulai alami peningkatan.

Peningkatan tersebut mulai dirasakan sejak awal Juli kemarin. Dimana pemerintah sering mengkampanyekan adaptasi kebiasan baru (AKB).

Kepercayaan masyarakat Yogyakarta untuk memanfaatkan transportasi massal pun mulai membaik.

Direktur PT. Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku pengelola Bus Trans Yogyakarta, Dyah Ayu Puspitasari, mengatakan geliat moda transportasi bus trans kembali terasa.

• Gaji Kru Trans Jogja Tak Terpengaruh meski Penumpang Trans Jogja Turun 93 Persen

Di halte Malioboro 3 misalnya, sejak awal Maret hingga Juni lalu, petugas di sana hanya melayani 10 hingga 15 orang.

Untuk saat ini, pantauan Tribunjogja.com, perharinya bus yang dominan warna hijau-kuning, dan biru itu bisa mengangkut 200 penumpang.

"Ini berkaitan dengan AKB ya. Jadi mulai ada peningkatan penumpang," katanya, Kamis (20/8/2020)

Dyah mengatakan, kondisi membaiknya transportasi milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut juga berpengaruh dengan para supir yang sempat dirumahkan.

Meski enggan menyebut berapa karyawan yang sempat dirumahkan, pihaknya mengaktifkan karyawan kembali menyesuaikan permintaan operasional kendaraan.

"Ya menyesuaikan operasional. Sekarang masih sekitar 80 an yang sudah kembali beroperasi," ujarnya.

Meski telah kembali beroperasi, pihaknya tetap mematuhi protokol kesehatan berupa pembatasan penumpang.

"Masih tetap 70 persen dari kapasitas penumpang," terang dia.

• Penumpang Trans Jogja Menurun 93 Persen Lebih, Mulai 1 Mei 2020 Jumlah Armada Dikurangi 30 Persen

Saat disinggung mengenai penataan kembali rute bus trans yang kurang produktif, pihaknya masih belum dapat memberikan tanggapan.

Hal itu lantaran proses kajian masih terus dilakukan oleh beberapa akadimisi dan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DIY.

Begitu juga dengan rencana pembukaan tiga rute baru ke arah Kabupaten Bantul.

"Yang rute baru itu dari Kemenhub. Bukan kami juga yang nantinya mengelola," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)