Sah, Kemensos Tetapkan Kulon Progo Sebagai KwSB ke-8

Kementerian Sosial tetapkan Kabupaten Kulonprogro sebagai Kawasan Siaga Bencana (KwSB) yang ke - 8 di Indonesia.

Editor: ribut raharjo
Istimewa
Menteri Sosial Juliari P Batubara menyampaikan paparan saat kunjungan kerja di Kulon Progo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kementerian Sosial tetapkan Kabupaten Kulonprogro sebagai Kawasan Siaga Bencana (KwSB) yang ke - 8 di Indonesia.

Kawasan Siaga Bencana di Kabupaten ini meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Galur,Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Karangwuni.

Menteri Sosial Juliari P Batubara menjelaskan pengembangan KwSB dilakukan sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana luar biasa dan mengurangi risiko bencana di Kabupaten Kulonprogo, DIY.

"Arahan presiden jelas, tingkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana. Dipilihnya Kulonprogo sebagai daerah KwSB karena memang disini rawan bencana. Kementerian Sosial mencanangkan 471 Kawasan Siaga Bencana se-Indonesia termasuk disini," kata Juliari

Pengembangan KwSB ini, dikatakan Mensos merupakan bentuk kegotongroyongan karena jika hanya mengandalkan personil TNI, Polri, Tagana dan unsur pemerintah lainnya penanganan bencana tidak akan maksimal.

"Berapa jumlah personil pemerintah tentu masih kurang," jelas Mensos.

Pada tahap awal, KwSB dikembangkan di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap dan Kebumen, Jawa Tengah serta Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih (Kabupaten Pangandaran), Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Adipala (Kabupaten Cilacap), Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan (Kabupaten Kebumen).

"Pada tujuh kecamatan tersebut terdapat desa-desa (berdasarkan hasil pemetaan BMKG) yang memiliki risiko tinggi dan berada pada jalur Megathrust. Sebagian desanya ada yang memiliki risiko rendah terhadap bencana, namun diharapkan dapat menjadi daerah penyangga ketika terjadi bencana," kata mantan anggota DPR dua periode ini.

Mensos menambahkan pengembangan kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk mengantisipasi bahaya bencana alam seperti tanah longsor, banjir bahkan kemungkinan terjadinya Megathrust karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang dapat memicu tsunami.

"Kita akan terus kembangkan KSB dari kampung siaga bencana menjadi kawasan siaga bencana untuk daerah yang ancaman bencananya besar. Untuk kampung siaga bencana saat ini sudah ada 741," imbuh mantan ketua IMI dua periode ini.

Sebelum dilakukan pencanangan KSB, Kemensos telah lebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan para stakeholder terkait.

Rapat koordinasi, disebut Juliari menjadi momentum menyelaraskan komunikasi dan langkah seluruh mitra kerja Kemensos di tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun kecamatan hingga desa.

"Kementerian Sosial hanya salah satu instansi di tingkat pusat yang menangani bencana alam, sedangkan penanganan bencana alam harus dilakukan secara terpadu, baik di pusat maupun daerah, pada semua tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca bencana," pungkasnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved