Program Bansos Beras, Dayasos Gandeng Pendamping PKH di Lapangan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemberdayaan Sosial atau Dayasos selama tiga bulan (Agustus, September dan Oktober 2020) akan menyalurkan Program Bansos Beras kepada para KPM.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pendamping PKH yang memang ada di lapangan dan tahu persis kondisi lapangan,” kata Bambang Sugeng, Sekretaris Direktorat Pemberdayaan Kemensos RI saat memberikan materi kepada Peserta Diklat FDS yang merupakan para Pendamping PKH , Senin (10/8/2020).

Bambang meminta kepada pendamping untuk membantu mengawasi standar beras dan proses penyalurannya Bansos Beras.

“Mohon pendamping membantu mengawasi standar beras dan proses penyalurannya bansos beras. Silakan teman-teman mengomunikasikan kepada para KPM, yang juga merupakan penerima bantuan sembako” pinta Bambang.

Pemerintah melalui Kemensos RI, dalam rangka pengentasan kemiskinan meluncurkan berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako, Bansos Tunai dan yang terbaru Bansos Beras.

Selain itu, menurut Bambang, Direktorat Pemberdayaan Sosial Kemensos RI juga akan meluncurkan Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) yang merupakan program untuk membantu masyarakat berwira usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.

“Kami sangat mengharapkan teman-teman pendamping ikut membantu kami mendata masyarakat dalam hal ini KPM yang mempunyai usaha untuk kami beri berikan bantuan di Program Kewirausahaan Sosial terutama para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah graduasi. Data yang terintegrasi dan terverifikasi milik Pendamping PKH diharapkan akan membantu ProKus tepat sarasar diutamakan para KPM yang sudah tergraduasi mandiri.” imbuh Bambang.

Selain Narasumber dari Kemensos, Diklat Pendamping PKH di BBPPKS Yogyakarta Gelombang ke 4 ini juga menghadirkan Rum Martani, seorang motivator dan penulis buku yang memberikan penguatan cara komunikasi yang baik antara Pendamping PKH kepada KPM.

“Pendamping Sosial dan KPM harus terbangun relasi yang baik, terbangun kepercayaan dan pada akhirnya para Pendamping Sosial dapat mendorong perubahan perilaku di antara KPM.” jelas Rum.

“Saat berkomunikasi dengan para KPM, pendamping harus menggunakan kata kata yang mudah dipahami oleh para KPM, jangan menggunakan jargon jargon yang tidak lazim dan jangan lupa menghidari kata kata yang memiliki potensi menyinggung Perasaaan.” terang Rum.
Komunikasi antara pendamping dan KPM menjadi penting agar tujuan dari kegiatan pendampingan social tercapai yakni perubahan pola pikir KPM menjadi lebih baik ke depannya.

BBPPKS Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Diklat FDS pendamping PKH gelombang 4 dari tanggal 3 sampai dengan 13 Agustus 2020 secara daring murni melalui akses elearning.go.id dan juga sambungan zoom meeting.

Peserta Diklat selama 10 hari bertatap muka secara virtual dengan para Widyaiswara BBPPKS Yogyakarta dan diakhiri dengan mengerjakan Ujian Komprehensif.
Para Pendamping PKH berasal dari Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. (aol)