UMKM Diminta Petakan Pasar di Masa AKB

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) disebut-sebut menjadi satu dari beberapa tulang punggung bagi laju perekonomian nasional bahkan daerah.

Pada tahun lalu, BI DIY mencatat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Yogyakarta mencapai angka 94,6 persen.

Di sisi lain, sektor itu juga mampu menyerap 79 persen dari total lapangan kerja.

Di masa pandemi Covid-19, UMKM juga ikut terpukul.

Tidak sedikit pelaku usaha yang gulung tikar akibat usahanya tutup.

Aktivitas masyarakat yang tidak seperti biasanya dan konsumsi yang berkurang kian menghantam sektor UMKM.

Sementara, upaya pemerintah yang menggembar-gemborkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) belum diikuti dengan perhatian yang cukup serius kepada sektor UMKM.

Pelaku usaha mengaku masih kesulitan mendapatkan modal untuk kembali memulai usaha setelah sekian lama tutup.

• Selama Pandemi, UMKM Kuliner Dominasi Market Place Milik Pemda DIY

Fenomena itu diamini oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI).

Kelompok yang fokus melakukan pendampingan kepada UMKM mengatakan, tidak sedikit pelaku UMKM yang mengeluh terkait rumitnya mengakses modal dan bantuan yang diberikan pemerintah.

Ketua Umum ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono menyebut, salah satu pelaku UMKM bahkan sempat menyertakan akte kelahiran anak-anaknya untuk mengakses pembiayaan agar bisa kembali memulai usaha.

Padahal, pemerintah mengklaim terdapat dana yang cukup di perbankan untuk disalurkan dalam bentuk kredit agar perekonomian kembali menggeliat.

"Bahkan saya sampai tanya ke pusat, informasi soal bantuan Rp2,4 juta untuk pelaku UMKM itu bagaimana. Sampai hari ini mereka bilang itu belum fix bagaimana sistematika penyalurannya," kata Cahyadi belum lama ini.

Cahyadi mengklaim, jika pun UMKM tidak mendapat bantuan dari pemerintah maupun insentif usaha mereka akan tetap eksis dan bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Karena memang itu sudah menjadi naluri dari pengusaha. Bagaimana strategi di jangka pendek untuk bertahan, adaptasi dan kemudian pulih," katanya.

Untuk itu, berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bisa bertahan. Termasuk menjalani usaha lain yang sekiranya mampu memberikan pemasukan dan modal usaha baru di masa pandemi Covid-19.

"Setelah itu kita baru akan mencoba mengamati perubahan tren pasar dan orientasi perubahan konsumsi bagaimana, kuncinya memang disitu," ujarnya.

• UMKM di Kecamatan Kalasan Kembangkan Website warungkalasan.com

Menurut Cahyadi, keadaan pasar di masa pandemi Covid-19 berkurang menjadi sekira separuhnya.

Sehingga pelaku usaha mesti mengakali keadaan itu dengan memproduksi dengan jumlah sesuai dengan permintaan pasar.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemda dapat cergas dalam mempermudah UMKM dalam beradaptasi untuk melakukan pemulihan.

Di sisi lain, juga mesti dipastikan kondisi pasar yang akan dituju. Sebab, kondisi dan kebiasaan masyarakat tidak lagi sama di masa pandemi Covid-19.

"Karena tidak mungkin kita menjalankan bisnis ini sama seperti sebelumnya. Kita menuju kepada next normal. Ini yang perlu diidentifikasi," imbuhnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, Pemda DIY sendiri mengaku telah memberikan sejumlah insentif kepada pelaku usaha.

Satu diantaranya adalah terkait keringanan pajak kepada pelaku usaha wisata.

"Walau waktunya berlainan, tapi setidaknya hal ini bisa meringankan beban para pelaku usaha di masa pandemi," ucapnya.

Di sisi lain, dia menyebut perlu pula membuat basis data UMKM terpadu baik dari segi jenis, klasifikasi maupun skala usaha.

Sehingga bisa memudahkan dalam memberikan bantuan, stimulus usaha maupun kebijakan lain yang akan diambil. (TRIBUNJOGJA.COM)