Gangguan Sosial dan Covid-19 Jadi Kerawanan di Pilkada Bantul 2020

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantul tahun 2020.

Secara umum ada dua potensi kerawanan, yaitu gangguan konteks sosial dan coronavirus disease atau (covid-19). 

Ketua Bawaslu Bantul, Harlina mengatakan, kerawanan konteks sosial yang ada di Bumi Projotamansari berkaitan dengan dukungan dari laskar-laskar terhadap pasangan calon.

Menurut dia, jumlah laskar yang ada di Bantul cukup banyak.

• Deteksi Kerawanan Pilkada 2020, Bupati Bantul Maksimalkan Fungsi Intel

Mereka memiliki kecenderungan dukungan masing-masing, sehingga menjadi potensi kerawanan. 

Sebab itu, pihaknya meminta kepada semua stakeholder termasuk Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kepolisian supaya mulai dari sekarang, menjalankan ketugasan--untuk Pilkada Bantul-- sesuai proporsinya. 

"Bisa diawali dengan sosialisasi," kata Harlina, Senin (27/7/2020). 

Ia berharap, melalui sosialisasi para laskar tersebut nantinya memiliki rasa tanggungjawab.

Harapannya Wilayah Bantul tetap dalam kondisi yang aman dan kondusif selama proses penyelenggaran pemilu.

Sejauh ini, dikatakan Harlina, tingkat kerawanan dalam konteks sosial di Bantul sudah mengalami banyak penurunan.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 di DIY 27 Juli 2020, Tambahan 15 Kasus Positif Baru

Namun demikian, tetap menjadi peringatan atau deteksi dini (early warning). 

Sementara kerawanan dalam konteks pandemi, karena saat ini jumlah pasien terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab covid di Bantul jumlahnya terus bertambah. 

Terlebih sekarang memasuki pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Menurut dia, tahapan ini memiliki tingkat kerawanan yang tidak bisa disepelekan.

"Virusnya tidak terlihat tetapi mampu menyerang kita. Sebab itu, ini menjadi titik rawan Pilkada," kata dia.