Deteksi Kerawanan Pilkada 2020, Bupati Bantul Maksimalkan Fungsi Intel

TRIBUNJOGJA.COM - Barisan intel dari jajaran Polres Bantul dan Kodim 0279/Bantul bakal dikerahkan untuk pemetaan, atau deteksi kerawanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, pada 9 Desember mendatang.

Bupati Bantul, Suharsono, mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan dua instansi tersebut, dalam persiapan Pilkada.

Menurutnya, peran dan fungsi intel bakal dimaksimalkan untuk menjaga kondusifitas wilayah Bumi Projotamansari.

• Pakar Ilmu Politik : Kampanye Pilkada Daring Perlu Perhatikan Substansi dan Kemasan

"Kita sudah antisipasi semua, dari Kodim, maupun Polres, fungsi intel kami arahkan semuanya dalam persiapan yang akan kami lakukan ini," kata Suharsono.

Meski tak merinci jenis-jenis kerawanan yang kemungkinan terjadi pada masa menjelang kontestasi, ia meyakini, lewat upaya pemetaan dini ini, bakal diketahui daerah mana saja yang masuk kategori rawan, termasuk ancaman black campaign melalui media sosial.

"Kita harus siap semua, meski kami menilai medsos tidak begitu rawan, sehingga kita nanti akan lebih banyak terjun langsung ke masyarakat Tapi, harus diantisipasi terkait hoax dan sebagainya," terangnya.

"Kemungkinan setelah bulan Agustus lah, atau tiga bulan menjelang Pilkada, akan kita kumpulkan semua dari Polres dan Kodim juga, untuk koordinasi lebih lanjut," tambah pensiunan Korps Bhayangkara tersebut.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 di DIY 27 Juli 2020, Tambahan 15 Kasus Positif Baru

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, Harlina menyatakan, kerawanan yang paling paling patut diwaspadai adalah soal pandemi Covid-19.

Bahkan, hal tersebut masuk kategori kerawanan tinggi, karena terjadinya peningkatan kasus di Bantul.

Selain itu, lanjutnya, terdapat kerawanan tingkat sosial di kategori sedang, sekaligus penurunan status dibandingkan Pemilu sebelumnya. Walau begitu, potensi gesekan antar komunitas pendukung, atau yang sering disebut laskar, tetap menjadi perhatian pihaknya.

"Untuk mengantisipasinya, Pemkab dan kepolisian harus mulai memetekan kerawanan tersebut. Bisa diawali dengan upaya sosialisasi, agar laskar-laskar itu memiliki tanggung jawab menjaga kondusifitas Bantul," cetusnya. (TRIBUNJOGJA.COM)