Breaking News:

Yogyakarta

Pilkada Masa Pandemi, Bawaslu DIY: Potensi Politik Uang Lebih Tinggi

Mengingat di masa krisis ini banyak bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dimanfaatkan oleh calon petahana.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Masa kampanye Pilkada 2020 baru akan dimulai September mendatang.

Namun, di sejumlah daerah di Indonesia telah ditemukan kasus politik uang oleh calon kandidat kepala daerah.

Di masa pandemi, kasus politik uang disinyalir akan lebih tinggi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan satu di antara beberapa tantangan terbesar Pilkada di masa pandemi adalah politik uang.

Mengingat di masa krisis ini banyak bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dimanfaatkan oleh calon petahana.

Dikabarkan Maju di Pilkada Sleman, Ini Jawaban Danang Wicaksana

“Pilkada pandemi tantangan terbesarnya terkait dengan potensi money politics. Mengingat saat ini pandemi banyak sekali bantuan sosial yang itu dicairkan melalui pemerintah daerah. Di Bantul dan Sleman ada calon incumbent (petahana). Kami sudah melakukan pengawasan terkait tahapan pelaksanaan Pilkada, sampai saat ini belum ada temuan money politics di DIY,” tutur Sri saat dihubungi Tribunjogja.com, Sabtu (25/7/2020).

Meskipun demikian, lanjutnya, Bawaslu DIY menjadikan politik uang sebagai salah satu hal penting dalam fokus pengawasannya.

Saat ini, Bawaslu DIY mulai melakukan tahap pencegahan hal tersebut dengan cara mengirim imbauan melalui Bawaslu kabupaten/kota agar bantuan sosial tidak disalahgunakan.

“Bawaslu kabupaten masing-masing sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved