Apdesi Bantul Sepakat, BLT-DD Tahap 4, 5 dan 6 Dialokasikan untuk KPM Baru

TRIBUNJOGJA.COM - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul, akhirnya sepakat menyerahkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap 4, 5 dan 6 pada warga yang belum menerima bantuan, atau exclusion error.

Ketua Apdesi Bantul, Ani Widayani mengatakan, sampai sejauh ini, masih ada 18.581 warga di 74 dari 75 desa yang terdampak Covid-19, tetapi sama sekali belum menerima bantuan.

Mengenai besaran BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 ini, yakni Rp 300 ribu, untuk setiap bulannya.

"Kami sudah sepakat, calon penerima BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 adalah KPM (Keluarga Pemerima Manfaat) baru ya, jadi bukan yang kemarin dapat di tahap 1, 2 dan 3, serta tidak ada campuran," katanya, Kamis (9/7/2020).

• Tolak Alokasi BLT-DD Tahap Berikutnya, Apdesi Bantul Layangkan Surat ke Pemerintah Pusat

Ia pun menandaskan, pengalihan BLT-DD ini sudah sesuai dengan aturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), serta Surat Edaran (SE) Sekda Bantul 910/02635 tentang BLT-DD, maupun Peraturan Bupati (Perbub) No. 71/2020.

"Jadi, ini sama sekali tak melanggar aturan. Kementerian pun sudah memperbolehkan dan ditindaklanjuti dengan SE, serta Perbub itu. Sehingga, masukan yang kami sampaikan kemarin sudah terakomodir ya," terangnya.

Walau begitu, Ani menyatakan, dari 18.581 warga yang masuk data exclusion error tersebut, kemungkinan tidak seluruhnya menerima BLT-DD tahap 4, 5 dan 6.

Pasalnya, pemerintah masing-masing desa masih akan melakukan upaya verifikasi dan validasi langsung di lapangan.

"Kita sudah laporkan data KPM baru ini ke Pemkab. Tetapi, sesuai SE, kita harus memverifikasi dan validasi ya. Setelah itu, maksimal Minggu (12/7/20) sudah harus selesai dan di-Musdesus-kan (Musyawarah Desa Khusus) untuk calon penerima BLT-DD tahap 4, 5 dan 6," cetusnya.

• BREAKINGNEWS : Tambahan 3 Kasus Baru Covid-19 di DIY, 2 di antaranya Bapak dan Anak

Menipisnya dana desa yang kini hanya tersisa 20 persen, membuat para lurah tidak mampu mengakomodir seluruh exclusion error itu.

Apalagi, masih banyak kegiatan lainnya, yang harus dibiayai dengan alokasi dana dari pemerintah pusat tersebut, seperti penanggulangan stunting.

Oleh sebab itu, Ani berharap, warga yang nantinya masih tercecer dari data KPM BLT-DD tahap 4, 5 dan 6 bisa dicover bantuan yang bersumber dari APBD, baik kabupaten, atau provinsi, termasuk warga yang menjadi korban PHK dan kehilangan mata pencaharian selama pandemi.

"Karena dana desa tinggal sedikit, pasti ada yang tercoret ketika verifikasi. Jadi, harapan kami, mereka bisa dicover APBD. Katanya kan mau ada sembako dari kabupaten, senilai Rp 200 ribu selama tiga bulan," ujarnya.

• Ingin Selesaikan Exclusion Error, Apdesi Bantul Tolak Pencairan BLT-DD Tahap Berikutnya

Lebih lanjut, Ani berujar, saat ini Apdesi masih memiliki pekerjaan rumah tersendiri, karena dari 75 desa, masih ada satu yang enggan mengumpulkan data exclusion error itu, yakni Pemerintah Desa Segoroyoso yang kemungkinan masih menyalurkannya ke KPM tahap 1, 2 dan 3.

"Masih ada satu desa yang belum menyerahkan daftar KPM baru. Ini harus kami pikirkan juga, karena dikhawatirkan masih banyak masyarakat terdampak pandemi yang tercecer dan timbul gejolak," pungkasnya.