Pemkab Sleman Ajukan Tambahan Anggaran untuk Pilkades

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemkab Sleman siap menggelar Pilkades sesuai protokol kesehatan pada 30 Agustus mendatang.

Namun demikian, masih dibutuhkan beberapa penyesuaian agar pilkades dapat terlaksana secara optimal, termasuk upaya dengan menambah anggaran.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan menjelaskan bahwa dewan telah menyetujui anggaran tambahan agar pelaksanaan Pilkades secara e-voting besok dapat memenuhi standar protokol kesehatan.

Anggaran tambahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan di 1.102 TPS seperti pengadaan thermogun, face shield, hand sanitizer dan lainnya.

• Bupati Sleman Rencanakan Pilkades Serentak pada 30 Agustus 2020

Beberapa strategi lain juga akan dilakukan, Arif menjelaskan, untuk mencegah kerumunan massa maka akan diberlakukan sistem shift dan pemilih diminta datang sesuai jadwal, selain wajib menggunakan masker dan menjaga jarak.

"Semetara untuk KPPS nanti menggunakan face shield dan dilengkapi dengan thermogun untuk memeriksa suhu setiap pemilih yang datang. Jadi dari sisi anggaran tidak ada masalah, anggarannya cukup," ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Selain itu, tim teknis lapangan (TTL) yang sedianya berasal dari kalangan mahasiswa akan diganti dengan GTT Dinas Pendidikan. Maka dari itu, Pemkab diminta segera memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi TTL pengganti ini.

"Persoalan SDM saat ini juga tidak ada masalah, tinggal TTL pengganti ini segera diberikan Bimtek," imbuhnya.

Ia juga menyatakan bahwa Pemkab harus mampu menjalin komunikasi dan meyakinkan pemerintah pusat jika pelaksanaan Pilkades mampu dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.

• Dukuh se-Sleman Mendukung Ditundanya Pilkades dalam Masa Pandemi Covid-19

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman Budiharjo menyatakan bahwa Pemkab Sleman sudah berkirim surat ke pemerintah pusat terkait permohonan rencana pelaksanaan Pilkades di era kenormalan baru.

Ia menyatakan bahwa Pemkab siap menggelar Pilkades dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pemberian bimtek bagi TTL pengganti pun akan segera dilakukan.

Sedangkan untuk anggaran tambahan untuk Pilkades, Budi mengatakan DPMD melakukan pergeseran anggaran sekitar Rp1,05 miliar untuk pelaksanaan Pilkades.

DPMD juga mengajukan tambahan anggaran untuk Pilkades sebesar Rp5,1 miliar.

Dengan asumsi jika rapid test untuk petugas cadangan dan KPPS disetujui tim anggaran.

"Sebelum tambahan (APBD murni) anggaran Pilkades Rp9,6 miliar. Jika anggaran tambahan disetujui maka total biaya Pilkades dianggarakan Rp14,7 miliar," jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)