DPRD Dukung Langkah Pemda DIY Susun Protokol Kesehatan Bagi Mahasiswa Luar Daerah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY betul-betul dilema dengan persiapan protokol atau panduan bagi mahasiswa baru yang akan datang ke DIY di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Melihat kondisi tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY turut memikirkan nasib ratusan ribu mahasiswa yang akan masuk ke DIY.

Wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana memprediksikan, untuk saat ini ada sekitar 350.000 lebih mahasiwa yang sedang menempuh pendidikan di DIY.

Sementara dirinya memperkirakan 30 persen mahasiswa masih menetap di DIY dengan rincian 20 persen di Asrama dan 10 persen sisanya masih bertahan di kost.

Sementara 70 persen sisanya masih berada di kampung halaman, semenjak adanya Covid-19 hingga menjelang lebaran kemarin.

"Kami benar-benar dilema. Karena mahasiswa ini harus kembali tatap muka. Di satu sisi mereka juga jangan membawa virus kalau masuk ke DIY," katanya, Senin (15/6/2020)

Ia mengatakan, belum ada pembahasan dengan Pemda DIY mengenai kebijakan seperti apa yang seharusnya diambil.

• Gugus Tugas DIY Siapkan Pergub SOP Mahasiswa di Tempat Kost dan Perkuliahan

• Pemilik Kos Wajibkan Mahasiswa atau Perantau yang Kembali ke Yogya Bawa Surat Rapid Test

Huda menambahkan, dalam kenyataannya mahasiswa berperan penting pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemda DIY.

Dalam satu tahun saja, ia mencontohkan kebutuhan belanja para mahasiswa ini mencapai 21 triliun.

Jumlah tersebut tiga kali lipat dari APBD DIY yang hanya Rp6 triliun. Kebutuhan belanja tersebut meliputi pajak kost, pendapatan sektor kuliner dan wisata.

"Sangat luar biasa. Maka dari itu kami dilematis dengan adanya ini. Tentu para mahasiswa ini kesulitan jika harus mengeluarkan uang untuk biaya rapid test," terang dia.

Sementara jika dipaksakan masuk perkuliahan dan kembali ke DIY menurutnya, mereka membawa resiko yang cukup besar.

Namun, ia sangat mendukung apabila Pemda DIY menyusun protokol kesehatan bagi mahasiswa yang ingin datang ke DIY.

Huda menekankan supaya koordinasi antara universitas dengan pemda harus jelas.

"Kalau untuk kampus pasti mereka ada panduannya sendiri. Yang perlu dipantau ini kan tempat-tempat sekitarnya, bisa di warung dekat kost-kostan dan lainnya. Jangan sampai ada diskriminasi saya minta," ujarnya.

Sementara terkait kewajiban mahasiswa jalani rapid test sejak di kampung halaman dan seusai masuk DIY menurutnya itu perlu dilakukan.

Hanya saja, supaya ringan, pihak Universitas harus kerja sama dengan Pemda DIY terkait pengadaan alat test dan tenaga medis. (Tribunjogja/Miftahul Huda)