Breaking News:

Yogyakarta

Pandemi Covid-19, DPD RI Minta Pemerintah Daerah di DIY Cermat Mengelola Keuangan

Anggota DPD RI Dapil DIY, Cholid Mahmud meminta pada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, maupun kota dan kabupaten, agar lebih berhati-hati dala

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Anggota DPD RI Dapil DIY, Cholid Mahmud meminta pada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, maupun kota dan kabupaten, agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara di tengah pandemi.

Pasalnya, banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan.

"Dalam situasi darurat, kadang orang seperti memudah-mudahkan, ini boleh, itu boleh, sehingga harus diingatkan, agar memiliki kesadaran dan kepekaan tentang tanggung jawab akuntabilitas," ujarnya, seusai pertemuan dengan pemerintah daerah via zoom, Selasa (9/6/2020).

Rancang RUU, DPD RI Ingin DIY Lebih Ramah Investasi

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya pun menampung aspirasi dari seluruh pemerintah daerah, yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi.

Termasuk, dari Pemkab Bantul yang harus kehilangan pendapatannya hingga Rp 333 miliar akibat terdampak corona.

"Problem kita secara keseluruhan memang mengalami itu, sehingga harus ada perencanaan baru. Kalau ada rencana pembangunan jangka panjang, ya harus dievaluasi dulu, karena kondisi tak memungkinkan," ujarnya.

"Dampaknya bagi daerah memang besar, karena belanja modal dikurangi, begitu juga dengan belanja rutin. Tentu, banyak hal yang harus terhenti," imbuh Cholid.

Namun, senator asal Yogyakarta itu tetap mengapresiasi kesigapan pemerintah daerah, mengenai upaya refocusing anggarannya untuk penanganan Covid-19, yang difokuskan pada tiga skala prioritas.

Disnakertrans Bantul Usulkan 7.000 Calon Penerima Bansos Sektoral

Yakni, kesehatan, jaring pengaman sosial, hingga dukungan untuk sektor ekonomi.

"Kita lihat ya, mayoritas belanja refocusing itu, rata-rata untuk jaring pengaman sosial. Tapi, problemnya juga paling besar, terutama terkait data penerima manfaat, yang tidak boleh overlaping. Sehingga, dari pusat, daerah, bahkan desa, harus saling menyisir," tegas Cholid.

"Peluang terjadi overlaping bantuan di DIY ini masih sangat besar, mencapai 1.900 kepala keluarga yang sudah terlacak. Bahkan, bisa lebih besar lagi," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved