Breaking News:

Yogyakarta

Rancang RUU, DPD RI Ingin DIY Lebih Ramah Investasi

DPD RI tengah menggodok sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) penanaman modal dan investasi daerah.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - DPD RI tengah menggodok sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) penanaman modal dan investasi daerah.

Melalui produk hukum tersebut, provinsi di seluruh Indonesia, termasuk DIY, diharapkan bisa lebih ramah terhadap kultur investasi.

Anggota DPD RI DIY, Cholid Mahmud mengungkapkan, sejauh ini, Yogyakarta memiliki berbagai kendala yang menghambat investasi.

Selain regulasi sektoral yang masih tumpang tindih layaknya provinsi lain, daerah istimewa ini juga dihadapkan masalah pelik.

Edukasi Masyarakat tentang Investasi, BEI Akan Munculkan Galeri Investasi Desa

Pertama, mengenai keterbatasan lahan, dimana luas wilayah DIY yang tergolong sempit, plus banyak lahan yang diikat oleh peraturan-peraturan di tingkat pusat.

Misal, hampir 60 persen wilayah Gunungkidul yang tidak bisa diganggu gugat pemanfaatannya.

"Kemudian, daerah-daerah pertanian persawahan yang tidak boleh dialihfungsikan," ungkapnya, seusai rapat kerja pembahasan RUU dengan instansi-instansi terkait, di Gedung DPD RI DIY, Rabu (11/3/2020).

Persoalan tersebut, lanjut Cholid, membuat anggaran yang dibutuhkan untuk berinvestasi di Yogyakarta pun otomatis membengkak pesat.

Karena itu, ia menyebut, menanam modal di sini adalah investasi mahal karena sekira 50 persen dana habis untuk sektor lahan.

"Seperti bandara baru itu contohnya, kira-kira Rp 9 triliun anggaran, hampir Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan. Permasalahan seperti ini, yang ingin kami atasi melalui RUU yang tengah digodog," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved