Hasil Survei MDKIK UGM : 60 Persen Warga DIY Setuju Penerapan New Normal

TRIBUNJOGJA.COM - Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) UGM melakukan survei soal persepsi masyarakat DIY terkait dengan pencegahan penularan covid-19.

Survei yang dilakukan pada 26-28 Mei kemarin, sebanyak 492 responden yang disurvei lewat wawancara online yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY.

Dari hasil survei tersebut, warga DIY setuju jika pemerintah menerapkan new normal disertai pelonggarkan membuka kembali kegiatan perekonomian dan tempat ibadah dengan standar protokol kesehatan secara ketat.  

Anggota Tim Survei Satria Aji Imawan, MPA, mengatakan sekitar 60 persen dari responden setuju pemerintah memberlakukan penerapan kesehatan new normal dengan membuka kembali pasar, pertokoan, mall dan tempat ibadah.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 31 Mei 2020, Positif Bertambah 3 Kasus

“Lebih dari separuh responden menyetujui jika ada keputusan itu meskipun dengan persayaratan  penerapan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat,” kata Satria Aji kepada wartawan saat menyampaikan laporan hasil survei secara webinar, Jumat (29/5/2020).

Dari Hasil survei tersebut, ia menyebutkan sebanyak 61,8 persen responden setuju penerapan protokol kesehatan, 28,5 persen tidak setuju dan sisanya setuju namun protokol biasa.

Lalu, sebanyak 72,8 perse menginginkan dibukanya tempat ibadah.

“Hanya 17,5 persen yang  tidak setuju,” katanya.

Selain itu responden juga menginginkan agar Pemda DIY juga membuka kegiatan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 65 persen dan sedangkan yang ingin pasar dan maal dibuka sebanyak 74,6 persen.

Namun dari hasil survei yang menyodorkan soal pilihan pengambilan kebijakan pencegahan covid lewat PSBB, New normal atau Lockdown diberlakukan di DIY.

“Sebanyak 66 persen memilih PSBB, hanya 34 persen tidak setuju. Opsi lebih besar dibanding opsi penerapan new normal atau lockdown,” katanya.

Citra Sekarjati, MPA, anggota peneliti lainnya mengatakan survei ini untuk mengukur persepsi penduduk di DIY terkait wabah covid-19 sebagai daerah percontohan new normal.

Seperti diketahui, Pemda DIY sendiri tidak melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, melainkan menerapkan status tanggap darurat bencana covid.

• Epidemiolog UGM Sebut Pelonggaran PSBB Bisa Mempersulit Pengendalian Covid-19

Menanggapi hasil survei tersebut, Guru Besar Bidang Kebijakan Publik dan Kependudukan UGM Prof Dr Muhadjir Darwin mengatakan survei ini memang tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat DIY karena dilakukan wawancara  secara online.

“Artinya yang mengisi kuesioner mereka yang sudah melek teknologi atau sudah akrab dengan dunia online sementara belum terwakili warga yang berekerumun di pasar,” katanya.