VIRAL Data Jutaan DPT Disebarluaskan di Forum Hacker, Ini Rincian Data yang Bocor

TRIBUNJOGJA.COM - Beredar kabar viral seputar jutaan data kependudukan Indonesia yang bocor dan disebarluakan melalui komunitas hacker di jagat maya.

Bahkan, dikabarkan pula jutaan data penduduk Indonesia tersebut diperjualbelikan di forum tersebut. 

Jumlah data yang diungkap saat ini sekitar 2,3 juta.

Namun, hacker mengklaim memiliki 200 juta data lagi yang siap untuk dibagikan di forum tersebut.

• Industri Pariwisata DIY Godok Persiapan Normal Baru

• UPDATE Virus Corona di Seluruh Dunia 21 Mei 2020, Daftar Terkini 20 Negara dengan Kasus Tertinggi

Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, membenarkan bahwa ada 2,3 juta data yang dibagikan hacker.

Data kependudukan tersebut adalah data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Untuk data penduduk yang bocor, yang baru dirilis adalah data 2,3 juta penduduk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di antaranya adalah kota/kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota, Pulonprogo & Sleman," ungkap Teguh melalui kicauan di akun Twitter-nya (@secgron).

Data pribadi yang bocor mencakup sejumlah informasi seperti nama lengkap, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat & tanggal lahir, usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap penduduk.

Data kependudukan tersebut tersedia dalam bentuk PDF yang sudah disortir berdasarkan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Data TPS yang dibagikan diantaranya mencakup wilayah Pondok Rejo, Tambak Rejo, Sumber Rejo, Lumbung Rejo, Moro Rejo, Margo Rejo, Merdiko Rejo, dan Banyu Rejo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri membantah klaim hacker yang memiliki 200 juta data DPT.

Komisioner KPU, Viryan Aziz menegaskan bahwa jumlah data DPT Pemilu tahun 2014 tidak sampai 200 juta, melainkan hanya 190 Juta.

• Tak Bisa Mudik? Tetap Kompak Bersilaturahim, walau Berjarak

• FK UGM Pastikan Wisma Wanagama Siap Digunakan untuk Lokasi Karantina

Kendati begitu, Viryan mengatakan bahwa data tersebut bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik dan sudah sesuai dengan regulasi.

"Data tersebut adalah softfile DPT Pemilu 2014. Softfile data KPU itu berbentuk format PDF dan dikeluarkan sesuai regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik bersifat terbuka," jelas Viryan saat dihubungi KompasTekno, Jumat (22/5/2020).

Viryan menambahkan bahwa tim KPU tengah menyelidiki unggahan dari hacker tersebut yang memperlihatkan meta data tanggal 15 November 2013 lalu itu.

Tanggapan KPU DIY

Server Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diduga telah diretas oleh oknum yang belum diketahui.

Beberapa data-data pribadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun bocor dan telah dijual di forum hacker di media sosial.

Kabar itu pun muncul melalui cuitan akun @underthebeach yang sebelumnya mengungkap penjualan data 91 juta pengguna e-commerce mulai dari Akun, kata kunci dan data yang lain.

Dari informasi yang dihimpun, 2,3 juta data DPT tersebut merupakan data pemilih asal DIY yang tersebar di lima Kabupaten/Kota di DIY.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan data yang bocor tersebut merupakan soft file DPT pemilu 2014.

Ia mengatakan, soft file dalam bentuk PDF tersebut memang dikeluarkan sesuai regulasi dan untuk memenuhi kebutuhan publik secara terbuka.

"Itu sudah sesuai pasal pasal 38 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu. Jadi memang untuk kebutuhan publik dan bisa diakses," katanya, Jumat (22/5/2020).

Ia menambahkan, data yang tersebar tersebut berdasarkan meta datanya pada tanggal 15 November 2013.

Hamdan menegaskan, KPU pusat sudah bekerja untuk menelusuri akun hacker yang menyebar luaskan dan menjual data DPT tersebut.

"Termasuk pengecekan internal, server dan kondisi yang lainnya," singkatnya.

Data DPT tersebut berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) seharusnya data tersebut harus dirahasiakan.

• Tahun Ini, Presiden Jokowi dan Para Menteri Dipastikan Tak Akan Gelar Open House saat Lebaran

• Dugaan Kebocoran Data Lagi, Hacker Ngaku Punya Data 200 Juta Penduduk Indonesia dari Situs KPU

Namun, oleh untuk saat ini data itu pun dijual belikan untuk memanipulasi pendaftaran registrasi ponsel, pendaftaran akun yang membutuhkan verifikasi data pribadi, serta kebutuhan lain.

Saat disinggung mengenai adanya keterlibatan peran anggota KPU yang terlibat, Hamdan menepis anggapan tersebut.

"Ini masih terus berjalan, penyelidikan masih dilakukan. Informasi selanjutnya akan kami kabarkan," pungkasnya. 

(kompas.com/tribunjogja.com)