Gunungkidul

SPSI Gunungkidul Sebut Sejumlah Perusahaan Tunda THR untuk Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan RI tetap mewajibkan perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pekerja tahun ini, meski dalam situasi pandemi CO

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kementerian Ketenagakerjaan RI tetap mewajibkan perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pekerja tahun ini, meski dalam situasi pandemi COVID-19.

Edaran pun telah disampaikan ke seluruh wilayah, termasuk Gunungkidul.

Meskipun demikian, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul Agus Santoso menyebut ada sejumlah pekerja yang sampai saat ini belum menerima THR.

"Ada 8 pekerja dari 8 perusahaan yang mengaku pembayaran THR-nya mengalami penundaan," ungkap Agus saat dihubungi pada Selasa (19/05/2020).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Klaim Penyaluran THR PNS dan PPNPN di DIY Aman

Berdasarkan laporan dari para pekerja tersebut, Agus mengatakan perusahaan belum bisa memberikan THR lantaran situasi operasional yang sulit lantaran terdampak pandemi COVID-19.

Menurut Agus, perusahaan yang menunda THR ini termasuk kategori menengah.

Beberapa di antaranya seperti peternakan ayam petelur hingga minimarket milik warga.

Saat ini, SPSI Gunungkidul masih terus berkoordinasi dengan perusahaan terkait secara internal.

Agus mengatakan koordinasi akan dilakukan hingga Kamis ini.

"Jika memang diperlukan, maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul terkait hal ini," jelasnya.

Mengenai masalah tersebut, Kabid Tenaga Kerja Disnakertrans Gunungkidul Ahsan Jihadan pun meminta agar laporan dari pekerja tersebut segera diteruskan ke Posko Pengaduan.

Tuntut THR, Puluhan Karyawan Resto Cepat Saji Dipaksa Resign

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Disnakertrans Gunungkidul membuka Posko Pengaduan bagi para pekerja yang mengalami kendala terkait penerimaan THR ini.

"Laporan disertai foto identitas diri, nama perusahaan beserta alamat, serta bukti secukupnya. Nanti akan diteruskan ke Pengawasan Disnakertrans DIY," kata Ahsan.

Menurut Ahsan, pengaduan kali ini lebih banyak dilakukan secara online untuk meminimalisir pertemuan tatap muka. Hal ini sesuai anjuran pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Alexander Aprita
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved