Pemda DIY Belum Ajukan PSBB, Ini Alasannya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menerapkan PSBB bagi seluruh daerah di Pulau Jawa, mendapat tanggapan dari Pemda DIY.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan hingga saat ini DIY masih menyandang status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 dan belum menerapkan PSBB.

Namun selalu ada kemungkinan yang mengarah ke kebijakan PSBB.

"Tadi dalam rapat koordinasi, Pak Gubernur mengatakan akan melakukan pengembangan terhadap rapid test secara massal khususnya di keramaian," ujarnya dalam Jumpa Pers di Kepatihan, Rabu (13/5/2020).

• Prediksi BNPB soal Akhir Pandemi Virus Corona di Indonesia : Juni Melandai, September Bisa Menurun

Rapid test massal tersebut, lanjutnya, akan dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dan menyasar pusat keramaian, misal pasar tradisional, supermarket, dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Beberapa tempat sudah dimulai. (Stok rapid test) di kabupaten/kota sudah ada, provinsi sudah ada. Kita hitung yang kita punya berapa. Pak Gubernur sudah perintahkan Kepala BPBD untuk komunikasi dengan BNPB kurangnya (rapid test) berapa," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, misal untuk di pasar tradisional yang kapasitasnya kecil, maka akan dipilh sampel dari pengunjung dan penjual kira-kira 200-500 orang.

Pun di supermarket, sasarannya adalah pengunjung dan karyawan.

"Sampel acak. Harapannya menemukan ada penularan atau tidak," ucapnya.

Ia pun mengatakan bahwa tidak semua yang menunjukkan hasil reaktif akan ditempatkan di rumah sakit.

• COVID-19 di Yogya : Jumlah yang Sembuh Nyaris 9 Kali Lipat Lebih Banyak dari yang Meninggal

Seluruh kabupaten kota telah menyiapkan tempat isolasi untuk mereka.

"Kita sampel acak. Kalau ada (nantinya positif) ketemu, kita lakukan tracing. Test dilakukan di lokasi. Tidak harus masuk rumah sakit karena (misal) yang bersangkutan tidak sakit, (maka) hanya isolasi agar tidak terjadi penularan," ucapnya.

Selanjutnya, pertimbangan Pemda DIY untuk menerapkan PSBB akan dikonsultasikan ke Jakarta.

Selain itu kabupaten/kota juga harus mempersiapkan diri melihat perkembangan yang terjadi akan seperti apa. 

"Dari rapat koordinasi kabupaten/kota dan DIY, kita belum perlu mengajukan PSBB. Ketika hasil bicara dengan BNPB mengarah ke sana (PSBB), kita tindak lanjuti dengan data yang ada. PSBB bukan hanya mempertimbangkan kesehatan, tapi juga hal lain di luar kesehatan," pungkasnya.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan bahwa dari hasil rapid test massal yang digelar belum lama ini, ditemukan 20 orang yang reaktif dan selanjutnya diisolasi di shelter yang dimiliki Pemkab Sleman. 

• Prediksi BNPB: Virus Corona di Indonesia Bisa Melandai Mulai Juni

"Kayak kemarin ada 20 reaktif langsung kita jemput antar ke asrama haji. Kita menyiapkan asrama haji, sekarang Rusunawa masih kosong, Wisma Sembada dan Gedung Diklat milik Kemendagri di Kalasan. Termasuk anggarannya kita sudah siapkan biaya hidup Rp 45ribu per orang per hari," ungkapnya di Kepatihan.

Ia pun menjelaskan, tantangan terbesar saat ini adalah menghadapi kebosanan yang sudah dirasakan masyarakat yang selama ini diminta untuk tetap berada di rumah.

Mereka mulai keluar dan tidak menjaga jarak serta tidak mengenakan masker.

Upaya yang ditempuh pihaknya adalah menggalakam patroli tiap malam.

"Lalu sekarang kita sedang melakukan random (rapid test massal) di pusat perbelanjaan agar tidak kecolongan," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)