DPRD DIY Kawal BST Tepat Sasaran

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Anggota Komisi D DPRD DIY, Syukron Arif Muttaqin menyoroti persoalan pandemi Covid-19 bukan hanya terkait penularan penyakit tersebut, namun juga yang tidak kalah besar adalah permasalahan sosial yang ditimbulkan.

“Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bagaimana orang kehilangan penghasilan, tetapi bisa tetap hidup? Di sinilah peran pemerintah untuk hadir, namanya jaring pengaman sosial,” ujar Syukron dalam acara live streaming Tribun Jogja membahas dukungan DPRD Provinsi DIY dalam penanganan Covid-19 di bidang sosial, Selasa (12/5/2020).

Syukron memaparkan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat terdampak Covid-19 diperoleh dari empat sumber.

Di antaranya, Kementerian Sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah provinsi (Pemprov) DIY dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DIY, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDes.

• Bantuan Sosial Tunai dari Pemda DIY Diupayakan Cair Pekan Ini

“Kami berharap betul jangan sampai ada penerima ganda. Nanti bisa timbul kecemburuan sosial, akan menjadi persoalan sosial baru lagi. Tapi juga jangan kelamaan, ini masyarakat sudah cukup heboh dengan adanya dana ini,” tutur politisi dari Fraksi PKB itu.

Syukron menerangkan, DPRD Provinsi DIY terus melakukan pemantauan agar penyaluran BST tepat sasaran.

“Hari ini kita turun ke masyarakat, ke RT RW untuk melihat data itu. Banyak yang lapor si ini dapat kok itu nggak dapat. Banyak laporan masuk dari Whatsapp, telepon, dan datang langsung. Verifikasi validasi ini menjadi kata kunci, mumpung bantuan belum dicairkan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya selama ini banyak menemukan data penerima ganda di DIY.

Temuan tersebut selanjutnya langsung dilaporkan kepada pihak pemerintah DIY untuk dilakukan cleansing atau pencocokan.

“Jangan sampai (BST) tidak bisa merata. Semua dewan turun ke lapangan, ke desa, ke kabupaten agar tidak terjadi double data atau penerimaan. Kami sampaikan ke gugus tugas untuk segera dilakukan penyesuaian,” tandasnya.

• Puluhan Wanita Disabilitas di Bantul Terima Bantuan

Syukron mengakui bencana Covid-19 adalah kasus luar biasa yang belum pernah dialami oleh pemerintah DIY.

Akibatnya, untuk penyesuaian data memakan waktu cukup lama.

Sebab, masyarakat yang menerima bantuan bukan hanya warga miskin, tetapi juga warga rentan miskin baru.

Diperlukan Keterbukaan Data

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah perlu lebih terbuka dan transparan dengan data yang ada.

“Lebih baik data (penerima BST) itu dibuka, orang yang minta informasi di Dinsos jelaskan saja. Cek saja melalui jenjang ke bawahnya, adakan sampling. Jadi transparan proses penerimaan itu,” tegasnya. 

Permasalahan kedua, menurut Syukron, masih ditemukan nama penerima dalam data saat ini yang tidak tepat sasaran.

Bahkan, ia mengungkapkan nama dirinya ikut masuk dalam daftar penerima BST.

“Ini ya nggak bisa. Masyarakat yang tidak berhak ya jangan dikasihlah, yang lain lah. Dalam penyaluran ini, kami temukan terjadi kearifan lokal. Dengan alasan untuk pemerataan, yang tidak berhak menerima ikut terdata,” ucapnya.

“Yang nggak berhak menerima (karena sudah mampu) ya jangan menerima lah. Sebab karakter orang beda-beda, ada yang bisa legowo, padahal butuh dibantu. Pemerintah harus bisa mengawasi ini,” sambung dia.

Berikutnya, ungkap Syukron, pemerintah DIY perlu memastikan proses penyaluran berjalan dengan jelas dan bersih.

“Jangan sampai ada masalah di belakang untuk pemerintah. Harus clear and clean,” tandasnya.

Syukron menambahkan, sejak Covid-19 melanda, semua anggaran kegiatan pemerintah difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Ada tiga tahap penggunaan dana terkait penanggulangan dampak Covid-19, yaitu pencegahan, bantuan sosial untuk jaminan hidup, dan recovery ekonomi.

“Anggaran yang diajukan ke kita itu untuk sosialisasi, penyediaan alat pelindung diri (APD), dan lain-lain itu terkait dengan pencegahan (Covid-19). Kedua, untuk jaminan hidup warga. Ketiga, tentang recovery ekonomi. UMKM hari ini sudah tewas, nanti untuk hidup kembali. Kegiatan-kegiatan reguler semuanya dihapus,” paparnya.

Menurutnya, pada tahap pertama dana yang akan diluncurkan pemerintah Provinsi DIY sekitar Rp243 milyar.

“Tahap kedua nanti sekitar Rp300-an milyar, tahap ketiga (recovery) mungkin sekitar Rp500-600-an milyar,” bebernya. (TRIBUNJOGJA.COM)