Data Bansos DIY Belum Finalisasi

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi menjelaskan data yang diperlukan untuk penyaluran bansos belum final.

Saat ini, dijelaskan Untung bahwa pihak kabupaten/kota terus melakukan validasi, begitu juga data dari Kemensos yang hingga hari ini belum finalisasi.

"Kalau di DIY nunggu kabupaten/kota yang non-DTKS (Data Terpadu Kementerian Sosial), mereka mengintervensi sisa. Kalau sudah diintervensi kabupaten/kota lalu diintervensi DIY, jadi duplikasi kan bahaya," jelasnya, Senin (4/5/2020).

Selanjutnya untuk bansos sejumah 125.000 KK yang diberikan Kementerian Sosial kepada warga DIY, Untung menjelaskan bahwa pemerintah pusat sudah memberikan nama dan data, kemudian di tingkat kabupaten/kota diverifikasi.

Ketika ada kesalahan, maka akan dikirim ke Kemensos yang dilanjutkan dengan tahap finalisasi.

"Sampai sekarang belum," ungkapnya.

• Data Bansos Tunai di Bantul Tidak Tepat Sasaran, Legislatif : Konflik Sosial di Depan Mata

Ia mengatakan bahwa data tersebut masih terus berubah.

Namun untuk kepastian bantuan yang diterimakan adalah bentuk tunai atau uang.

"Kabupaten/kota melakukan apa, DIY melakukan apa, agar tidak jadi tumpang tindih," bebernya.

Ia pun menjamin, transparansi data bansos ke masyarakat sehingga warga tidak perlu merasa cemas.

Ketika sudah finalisasi, Pemda DIY akan segera membagikan bantuan tersebut kepada warga yang membutuhkan.

"Pasti, DIY iya (transparan), yang ngolah datanya Kominfo. Pasti. Data masuk diolah Kominfo duplikasi nggak," tuturnya.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji mengatakan keputusan bentuk bantuan tunai yang akan diberikan kepada masyarakat melalui bansos sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat.

• Data Bansos Tunai dari Kemensos di Bantul Dinilai Rancu

"Tapi daerah juga (memberikan) tunai pertimbangannya karena Rp 600ribu sebulan. Jangan-jangan nggak sesuai kebutuhan kalau sembako," ujarnya.

Ia meminta agar nantinya masyarakat penerima bansos tersebut dapat menggunakan uang tersebut dengan bijaksana.

Misalkan untuk keperluan pulsa internet bagi mereka yang memiliki anak usia sekolah yang harus melaksanakan belajar di rumah dan sebagainya.

"Kami harapkan penerima bijaksana dengan dana tersebut. Bagaimana (bantuan di luar bansos) PKH dan sembako ini bisa sampai akhir tahun, sementara bansos untuk tiga bulan. Kami mohon bupati/walikota yang Rp 200ribu bisa ditop up menjadi Rp 600ribu dengan catatan sembako tidak diganti uang," tuturnya.(TRIBUNJOGJA.COM)