Data Bansos Tunai dari Kemensos di Bantul Dinilai Rancu

TRIBUNJOGJA.COM - Para lurah di Kabupaten Bantul kembali dipusingkan dengan masuknya data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dianggap rancu, karena banyak penerima manfaat tidak tepat sasaran.

Lurah Desa Sumbermulyo, Ani Widayani mengatakan, data yang diterima pihaknya pada Rabu (29/4/2020) lalu itu tidak kalah rancu dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang sempat dikeluhkannya.

Padahal, kali ini Pemdes tak punya hak untuk verifikasi.

"Ada 521 nama yang masuk dan ini lebih amburadul dari DTKS. Karena mayoritas ada PNS, pensiunan, lalu orang-orang kaya. Bahkan, orang meninggal pun juga dapat," katanya, Kamis (30/4/2020) siang.

• Hampir 50ribu KK di Kota Yogyakarta Bakal Dapat Bantuan Sosial

Ia mengaku khawatir, saat dana tersebut benar-benar turun, akan timbul kecemburuan sosial yang luar biasa di tengah-tengah masyatakat.

Alhasil, Perangkat Desa, Dukuh, maupun RT, yang nantinya terkena dampak, karena dicurigai oleh para warganya sendiri.

"Warga yang tidak lolos verifikasi dari DTSK, pasti cemburu, karena mereka (perekonomiannya) di bawah yang dapat BST. Jadi, diverifikasi tak lolos, tapi yang atasnya malah dapat dari pusat," terangnya.

"Padahal, masyarakat pasti tidak mau tahu, kalau ini yang mendata dari Kementerian. Tahunya pasti ya dari RT, Dukuh, atau Lurah, karena datangnya bersamaan dengan BLT Dana Desa. Pasti, itu nanti dikira kami yang mendata," tambah Ani.

Ani yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul itu pun mengungkapkan, pihaknya sudah menyelesaikan proses verfikasi data penerima BLT Dana Desa lewat Muswarah Desa (Musdes) di kantor setempat.

• Dukungan Masyarakat Sekitar Membuat 26 Tenaga Medis RSUP Kariadi Kini Sembuh dari Corona

"Dari DTKS untuk BLT Dana Desa itu penerimanya ada 583 jiwa. Tapi, setelah kami verifikasi, hanya tersisa 111 saja. Artinya, kebenaran data itu hanya 19 persen yang memenuhi syarat penerima bantuan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, sebelum menerima DTKS, Pemdes sudah melakukan pendataan sendiri sesuai 14 kriteria kemiskinan dari Kemensos RI, yang jumlahnya 105 jiwa.

Sehingga, jika ditotal, penerima bantuan di Desa Sumbermulyo mencapai 234 orang.

"Ketika kita nominalkan, 234 dikalikan Rp 1,8 juta, ada Rp 421 juta. Artinya, baru 26,5 persen dari dana desa kita, sementara batas maksimalnya 35 persen. Tapi, kalau 583 dari DTKS itu dipaksakan semua, bisa bangkrut kita, amburadul," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)