ADVERTORIAL

8 Kali Beruntun, Pemkab Bantul Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

WTP merupakan prestasi membanggakan, yang didasari oleh komitmen, semangat, kerjasama dan kerja keras dari seluruh elemen.

istimewa
Bupati Bantul, Suharsono menerima penghargaan opini WTP dari BPK RI, Senin (4/4/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagai bentuk apresiasi, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk Tahun Anggaran 2019. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Trisna Manurung menuturkan, WTP merupakan prestasi membanggakan, yang didasari oleh komitmen, semangat, kerjasama dan kerja keras dari seluruh elemen.

Terlebih, Prestasi ini, adalah yang ke delapan secara berturut-turut.

Pemkab Bantul Siapkan Surat Edaran Soal Imbauan Ibadah di Rumah Selama Ramadan

"Sebuah penghargaan reguler setiap tahun, kepada pemerintah kabupatan, maupun provinsi yang sesuai dengan kriteria. Bagi Pemkab Bantul, penghargaan ini sudah kedelapan kali, sejak tahun 2012 lalu," katanya, saat dikonfirmasi, Senin (4/4/2020) siang.

Dengan capaian ini, Pemkab Bantul pun dinilai sudah memenuhi empat kriteria dari BPK, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

"Kita tetap berkomitmen terhadap upaya yang sudah  dibangun ya, seperti dalam hal pengelolaan keuangan, serta pengelolaan aset. Walau kami menyadari, masih mempunyai beberapa kekurangan, yang senantiasa akan terus kita perbaiki," tambahnya.

Trisna pun berujar, untuk melakukan perbaikan, semua elemen pemerintahan di Bantul diharuskan memahami peraturan perundangan, yang telah dirancang untuk ditaati.

BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 4 Mei 2020, Nihil Tambahan Kasus Positif, 1 Pasien Sembuh

Sekaligus, menyadari bahwa APBD adalah instrumen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi, bagaimana menyambungkan antara tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu, dengan APBD, yang dikendalikan, serta diawasi oleh peraturan perundangan yang berlaku," ungkapnya.

Lebih lanjut, guna mempertahankan torehan apik yang telah diraih dalam delapan tahun terakhir ini, pihaknya pun berjanji untuk menyempurnakan kinerja, agar bisa senantiasa berjalan mulus di jalur kriteria opini WTP, yang sudah ditetapkan oleh BPK RI tersebut.

"Kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan, maupun kegiatan belanja pemerintah Bantul, harus diupayakan terus sesuai keempat kriteria BPK RI. Ini menjadi kewajiban kami, untuk memberi pelayanan terbaik pada masyarakat," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved