Dewan Desak Pemda DIY Segera Cairkan Jadup

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPRD DIY mendesak agar Pemda DIY segera mendistribusikan jaminan hidup (Jadup) bagi warga yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari pusat.

Ketua Komisi B DPRD DIY Danang Wahyu Broto menjelaskan dari data 76.261 KK di DIY telah terkoreksi 42.320 KK yang berhak menerima jadup tersebut.

"Karena memang datanya overlap. Ada yang sudah dapat PKH, sembako, sehingga sudah. Permasalahannya, kami mendorong segera dicairkan dan dibreakdown ke masyarakat. Kemarin dari provinsi Rp 52 miliar untuk jadup 42.320 KK. Kendala teknisnya tentu saja kami tidak tahu pasti tapi kami mendorong itu untuk dilaksanakan," bebernya, di Ruang Rapur DPRD DIY, Senin (27/4/2020).

Ia menjelaskan, bahwa 42.320 KK tersebut tidak menerima PKH maupun bantuan dari program pemerintah lainnya, baik pusat dan daerah.

• Serikat Buruh DIY Tuntut Pemerintah Berikan Bantuan Sosial dan Jadup Bagi Pekerja yang Dirumahkan

"Kami sampaikan harapan karena kami melawan Covid-19 bareng-bareng. Tidak bisa hanya pemerintah, kami harap sektor swasta dan masyarakat itu sendiri karena keterbatasan kalau dari PDRB APBD DIY hanya 5,7 persen artinya untuk menggerakkan sektor-sektor itu relatif kecil," ungkap politisi Gerindra tersebut.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu menambahkan belum cairnya Jadup dinilainya sebagai sebuah keterlambatan birokrasi.

Pasalnya ia membeberkan eksekusi anggaran di gugus tugas harus mendapatkan rekomendasi.

"Misal gugus tugas dari kesehatan membuat anggaran, leadernya adalah BPBD. Kalau BPBD nggak setuju, ya nggak jalan. Padahal di masing-masing gugus tugas ada ketugasan sendiri-sendiri. Ini ngurusin ini dan sebagainya," urainya.

Berkembangnya kasus Covid-19 di DIY, diungkapkan politisi PDI-P tersebut membutuhkan penanganan yang serius, termasuk jadup yang dibutuhkan masyarakat.

• Solidaritas Pangan Jogja Bagikan Nasi Bungkus Gratis di Tengah Wabah Virus Corona

"Soal jadup, saya kira data valid dulu. Lalu kita ketemukan anggaran. Ada uang untuk antisipasi. Sudah 40 hari lebih baru menghabiskan Rp 9 miliar," ucapnya.

Ia pun heran dengan pencairan Jadup di DIY. Dwi mengatakan Jadup dari pemerintah pusat telah cair tapi di daerah yang dekat dengan basis justru belum ada pencairan.

"Kalau saya melihat, masyarakat sudah mulai gelisah. Imbauan untuk tidak keluar rumah itu 'wis prek wis luweh luweh'. Di pasar sudah semakin berani nggak pakai masker. Akhirnya sudah sederhana saja mereka ngomongnya, matinya di tangan Tuhan. Kalau nggak melakukan aktivitasnya (kerja), dia nggak makan," ucapnya.

Selanjutnya, Sekretariat Komisi B DPRD DIY Atmaji menjelaskan sampai dengan saat ini desa belum mendapat perintah dari kabupaten terkait pembagian jadup dari provinsi.

"Desa baru mendapatkan perintah alokasi untuk BLT tok. Desa kebingungan WA ke saya yang dari provinsi yang mana? Tidak ada koordinasi. Ini kesulitan birokrasi," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)