DPRD Kota Yogya Soroti Tiga Sektor Penanganan COVID-19

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta menentukan leading sector untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kota Yogyakarta.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko mengatakan mengacu pada pusat, ada tiga hal yang perlu diperhatikan penanganan COVID-19.

Ketiganya adalah percepatan penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi.

• Dampak Wabah Corona, Beberapa Pengerjaan DPUPKP Kota Yogya Tertunda

Menurut Danang, saat ini sudah Pemkot Kota Yogyakarta sudah melaksankan pengendalian Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), hingga pasien positif dapat ditangani dengan baik.

Kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan juga baik.

Upaya pencegahan dengan penyemprotan disinfektan pun masif dilakukan.

Tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, tetapi masyarakat juga melaksanakan secara mandiri.

Namun demikian, Danang menilai Pemkot Yogyakarta perlu mempercepat penyediaan jaring pengaman sosial.

Jaring pengaman sosial dalam hal ini meliputi ketahanan pangan.

Pihaknya mendesak Pemkot Yogyakarta untuk membangun komunikasi dengan tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi lumbung pangan DIY.

• Wakil Walikota Yogyakarta Terharu ketika Menyambut 9 Perawat di Balai PPSDM

"Kami mendesak Pemkot untuk segera berkomunikasi dengan kabupaten lain, kabupaten bantul, Kulonprogo, dan Sleman. Ketiganya adalah lumbung pangan di DIY. Paling tidak ada komunikasi dulu, supaya ketahanan pangan di Kota Yogyakarta bisa tercukupi," katanya, Kamis (16/04/2020).

Ia menilai selain komoditas beras, komoditas lain juga perlu diperhatikan, seperti protein, minyak, dan lain-lain.

Terkait dengan jaring pengaman ekonomi, Pemkot Yogyakarta dapat menggerakkan UMKM sebagai basis ekonomi masyarakat.

"Makanya kami mendesak adanya leading sector dari tiga kebijakan tadi. Kegiatan ekonomi juga bisa berjalan jika ada jaminan dari pemerintah,"tambahnya.(TRIBUNJOGJA.COM)