Akademisi UGM Dorong Pemerintah Membuat Kebijakan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Kelompok masyarakat rentan (KMR) selalu ada di tengah-tengah masyarakat luas.

Di tengah krisis wabah Covid-19 kerentanan mereka bertambah dan ragam serta jumlahnya pun semakin banyak.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  Politik (Fisipol) UGM, Hendrie Adji Kusworo menjelaskan KMR ialah kelompok-kelompok yang lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain.

Dia menyebutkan, data terakhir di Indonesia ada yang berubah luar biasa dari berbagai sektor sejak masuknya wabah Covid-19.

• WB Lapas Wirogunan Produksi Masker hingga APD

Transportasi publik menurun 54 persen, kegiatan pariwisata publik berkurang 52 persen, kunjungan ke mal dan kafe berkurang 47 persen, sedangkan kegiatan di pasar dan apotik minus 27 persen.

Berkebalikan dengan itu, kegiatan residensial meningkat 15 persen.

Perubahan sosial tersebut berdampak meningkatkan jumlah kelompok rentan di Indonesia.

“Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena aktivitas dan keadaannya terpengaruh memburuk oleh Covid-19. Baik secara langsung terkait kesehatannya, maupun dampak ikutan, meliputi ekonomi, sosial, psikologis, keagamaan, dan lain-lain,” ujar Hendrie dalam diskusi daring Fisipol UGM beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, kelompok rentan terbagi dua secara garis besar.

Pertama, kelompok garda depan penanganan pandemik, meliputi petugas medis, laboratorium, TNI, Polri, ASN, relawan, dan sebagainya.

“Kelompok pertama ini harapannya sudah mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah,” imbuhnya.

• Solidaritas Pangan Jogja Bagikan Nasi Bungkus Gratis di Tengah Wabah Virus Corona

Sedangkan, kelompok kedua yang jumlahnya lebih banyak ialah kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan terkait Covid-19.

Misalnya, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Hendrie menyebutkan tantangan bagi pemerintah dalam menangani masalah ini di antaranya, kebijakan harus tepat sasaran dan tepat waktu.

“Termasuk sinkronisasi antara Jakarta, provinsi, kabupaten, kota. Harus ada quick learning (pembelajaran cepat). Karena ini belum pernah terjadi sebelumnya,” tuturnya.

Kedua, kata dia, hambatan akses informasi pada kelompok masyarakat rentan dan adanya gap kognisi.

“Orang yang sudah paham belum tentu mau melakukan,” lanjutnya.

Selain itu, menurut Hendrie, selama ini ada gap waktu pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

“Masyarakat sudah tahu akan ada bantuan, tetapi hingga saat ini itu belum sampai ke mereka. Saya rasa ini perlu segera,” tegasnya.

• UPDATE 16 April 2020 : Setengah Juta Orang di Dunia Sembuh dari Virus Corona

Tantangan lain yang agak fundamental terutama terhadap KMR, menurut Hendrie di antaranya, pengembangan sistem jaminan sosial nasional yang akomodatif terhadap pandemi dan pengembangan kelembagaan inklusif untuk penanganan pandemi oleh swasta dan masyarakat.

“Arahan pemerintah untuk memanfaatkan potensi karakter masyarakat Indonesia perlu dilaksanakan. Dengan adanya penanggulangan pandemi berbasis masyarakat, penting untuk memastikan bahwa niat baik itu nyambung dengan kompetensi dan komitmen,” ungkapnya.

Satu di antara kelompok rentan adalah para pedagang yang mendapat penghasilan secara harian.

Pedagang sandang lantai 2 dan 3 Pasar Beringharjo misalnya, membuka kembali kios-kios mereka per Rabu (15/4/2020), setelah sebelumnya meliburkan diri selama 14 hari.

Kepala UPT Pusat Bisnis Pasar Beringharjo, Sri Riswanti mengatakan sejak Covid-19 mewabah di DIY secara operasional Pasar Beringharjo praktis sepi pengunjung.

Bahkan, pedagang sering menjumpai tidak ada pengunjung sama sekali dalam sehari.

"Sebagai bagian pemerintah kami mengajukan program kepedulian berupa pemotongan biaya sewa tempat para pedagang hingga 75 persen. Sudah kami ajukan ke walikota sejak awal April, sekarang masih menunggu produk hukumnya," ungkap Sri.

• UPDATE 16 April 2020 : Jumlah Kasus Virus Corona di Jabar, Jateng, Jatim dan DI Yogyakarta

Selain itu, kata Sri, dari Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah meminta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY untuk mendata pedagang-pedagang yang terdampak secara ekonomi oleh Covid-19.

“Kami sudah data dan kasih ke Disperindag. Ada sekian ribu pedagang terdampak. Hanya saja kami belum tahu bentuknya (bantuan) nanti seperti apa,” ujarnya.

Sementara itu, Remon, Ketua Paguyuban Beringharjo Center Lantai 2 dan 3 menuturkan pihaknya sempat menutup toko karena mengikuti program pemerintah DIY yang berlaku mulai 1 April 2020.

“Kemarin kami meliburkan sampai 14 hari. Karena instruksi pemerin tah (bekerja dari rumah) yang pertama sampai tanggal 14 April. Karena kami di sini swasta, kami berpikir perlu mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga, serta menggaji karyawan. Kalau tidak jualan, dari mana kami bisa menghidupi dan menggaji mereka," ujarnya.

Menurutnya, sudah hampir satu bulan Pasar Beringharjo nyaris tidak ada pengunjung. Dia mengaku telah melakukan negosiasi dengan UPT Pusat Bisnis Pasar Beringharjo agar meniadakan atau menurunkan uang sewa kios.

“Kami sudah negosiasi dengan UPT. Untuk bayar sewa, kami nggak ada uang,” ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)