DPRD Bantul Alihkan Anggaran Kunker Rp 2,2 Miliar untuk Penanganan Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM - DPRD Kabupaten Bantul siap ikut andil dalam refocusing anggaran yang kini dilakukan pemerintah daerah, untuk penanganan wabah virus corona.

Alhasil, anggaran kunjungan kerja (kunker) untuk triwulan ke dua tahun ini harus direlakan.

Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharja pun mengatakan, pihaknya mencatat dana sebesar Rp 2,2 miliar siap dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di Bumi Projotamansari.

Terlebih, semua kegiatan kunker telah ditiadakan sejak beberapa waktu lalu.

• DPRD Bantul Awasi Penggunaan Anggaran untuk Tangani Covid-19

"Dari DPRD siap refocusing ya, minimal Rp 2,2 milar anggaran kami untuk kunjungan kerja dipangkas, kami juga belum tahu ini sampai kapan. Tapi, silakan dipakai untuk penanggulangan Covid-19, kami mendukung langkah Pemkab," katanya, Rabu (15/4/2020).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menandaskan, selain dari kunker luar daerah, anggaran Rp 2,2 miliar itu juga termasuk biaya sejumlah rapat yang terpaksa tak bisa digulirkan kembali.

Pihaknya sengaja menginventarisir  anggaran sehingga bisa terkumpul.

"Termasuk dana operasional di sini ya, tapi itu juga sifatnya membantu kegiatan kunker. Jadi, yang di sini itu cuma kegiatan pendamping lah, seperti rapat-rapat dan sebagainya itu, yang saat ini memang tidak bisa dilaksanakan," ucap Hanung.

"Itu kalau dikumpulkan, anggaran kunker triwulan ke dua tahun ini, ditambah sisa-sisa anggaran kunker kemarin, jadi sekitar Rp 2,2 miliar," imbuhnya.

Apalagi, ia mengungkapkan, instruksi untuk bergotong royong dalam penanganan Covid-19 telah disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tempo hari.

Sehingga, sebagai kader, dirinya harus menjalankan instruksi tersebut.

• Solidaritas Pangan Jogja Bagikan Nasi Bungkus Gratis di Tengah Wabah Virus Corona

"Kami mendapat instruksi dari ibu ketua umum, agar semua petugas partai, termasuk yang ditempatkan di DPRD, harus bisa gotong royong bersama. Kami tentu mendorong Pemkab untuk segera memberi bantuan untuk warga terdampak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hanung pun berharap agar Pemkab dapat segera turun memberikan jaminan hidup kepada warga yang berstatus ODP, atau PDP, yang harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sehingga tidak boleh keluar rumah dan kehilangan pemasukannya.

Benar saja, dirinya menemukan kasus yang terjadi di sebuah desa di Kecamatan Dlingo, Bantul dimana para warga harus bergotong royong, memenuhi kebutuhan pokok tetangganya yang melakoni karantina. Sebab, pemerintah sama sekali belum menyentuhnya.

"Ada satu warga baru pulang dari Jakarta kondisinya stroke, orang-orang belum tahu statusnya apa ODP, atau PDP. Akhirnya warga sepakat harus isolasi ya, sampai untuk pakan ternaknya saja ditanggung Karang Taruna," katanya.

"Saya baru tahu kemarin, langsung hubungi Kepala Dinas dan Puskesmas, kemudian dijemput dan dibawa ke RS rujukan. Jangan sampai warga panik, ketakutan. Jadi, harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih tanggap dan sigap," tambah Hanung. (TRIBUNJOGJA.COM)