Dispertaru DIY Mengubah Skema Konsultasi Publik selama Pandemi Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Tahapan pembangunan jalan Tol Jogja-Solo terhambat karena pandemi Covid-19.

Tahapan saat ini adalah konsultasi publik, di mana seharusnya dilakukan dengan mengundang warga terdampak. Namun karena pandemi ini, maka pemerintah mendesain ulang tahapan ini.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno menjelaskan bahwa dari 41 desa yang terdampak tol di wilayah Sleman, masih ada delapan desa yang harus melakukan tahapan konsultasi publik.

• Skema Larangan Mudik Lebaran 2020, Kemenhub Libatkan TNI-Polri hingga Opsi Penutupan Jalan Tol

"Salah satu kegiatan yang terganggu adalah konsultasi publik, kalau sosialisasi sudah selesai semua, tapi kalau konsultasi publik kami terganggu karena kita tidak boleh mengumpulkan warga, kami terpaksa harus redesain tahapan konsultasi publik," ujarnya, Rabu (15/4/2020).

Ia menjelaskan, dari delapan desa tersebut, setidaknya ada 1.241 bidang yang terdampak.

Agar tetap bisa melakukan konsultasi publik, namun tetap menjalankan instruksi pemerintah untuk tidak mengumpulkan massa, maka pihaknya melakukan pembatasan kegiatan.

Ia menjelaskan konsultasi publik jalan tol untuk delapan desa yang tersisa akan dilakukan melalui publikasi media online maupun massa secara periodik sebanyak enam kali.

Setelah dipublikasikan, pihaknya akan melakukan konsultasi publik secara berjenjang, yakni dengan skema mengundang kades dan camat yang terdampak.

• Dampak Wabah Virus Corona, Pemda DIY Hentikan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa

"Pemberkasan dilakukan oleh Kades dibantu oleh dukuh dari rumah ke rumah atau jemput bola," ujarnya.

Kegiatan konsultasi publik skema ini akan dilakukan pada minggu ketiga bulan April.

Tahapan ini dilakukan untuk memantapkan kembali hasil sosialiasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Krido menjelaskan dari delapan desa tersebut ada 1.241 bidang, dengan rincian tirtomartani sebanyak 321, maguwoharjo 245, condongcatur 214, catur tunggal 49, sariharjo 59, sinduadi 108, trihanggo 64 dan tlogoadi 181 bidang.

"Nanti akan bisa berkembang sesuai kondisi di lapangan, minimal jumlah itu adalah pemilik inti, karena ada kemungkinan warga lain yang terdampak langsung," terangnya.(TRIBUNJOGJA.COM)