DPRD Desak Pemda DIY Libatkan Gapoktan dan Pelaku UKM dalam Pembelanjaan Jadup

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mengusulkan Pemda DIY, supaya anggaran bantuan sosial berupa Jaminan Hidup (Jadup) dibelanjakan untuk peternak, gapoktan dan juga pelaku UMKM dan UKM di DIY.

Usulan itu ditegaskan supaya para pelaku UKM dan juga para peternak, dan anggota Gapoktan bisa sejahtera dan tetap bisa produktif di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut ditegaskan wakil ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana.

Ia mengatakan, pembelian produk sembako itu diharuskan supaya masyarakat dan juga pelaku usaha UKM dan juga peternak bisa menikmati manfaat bantuan.

"Karena banyak UKM yang libur produksi, peternak juga banyak yang merugi. Untuk itu, saya menegaskan supaya ini segera dipertimbangkan," katanya saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).

• DPRD DIY Batal Beli Mobil Dinas dan Rela Jatah Makan Dikurangi Demi Penanganan Pandemi

Ia menganggap, anggaran sebesar Rp 95 miliar yang akan diberikan kepada penerima bantuan di luar Program Keluarga Harapan (PKH), juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat besar jika ditambahkan dengan prioritas bantuan untuk kalangan difabel dan warga lansia.

"Totalnya kan menjadi Rp 105 miliar. Nah, itu kalau dibelanjakan di UKM dan juga Gapoktan bisa mensejahterakan mereka. Di satu sisi masyarakat luas juga menerima bantuan," tegas dia.

Selain itu, Huda menganggap sudah saatnya DIY mandiri pangan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini.

Karena ia menilai, konstruksi pangan di DIY sangat mencukupi, bahkan bisa sampai ekspor ke luar kota.

Untuk rencana belanja bantuan sosial tersebut, ia meminta supaya Pemda DIY benar-benar menyusun dengan baik. Jangan asal-asalan dan mencari kemudahan saja.

"Serta jangan sampai karena rekanan dan menjadi prioritas. Harus merata, seluruh anggota gapoktan dan umkm didata betul," tegasnya.

• DPRD DIY Mendesak Percepatan Penanganan TPST Piyungan di Bantul

Ia menekankan, tim Gugus Tugas pencegahan Covid-19 untuk segera menyusun langkah tersebut.

Koordinasi antara dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Dinas Sosial segera dilakukan.

Ia menilai, ada dua keuntungan jika skema tersebut dijalankan.

Pertama, lanjut dia, perputaran ekonomi para peternak, petani dan pelaku UMKM bisa terus berjalan.

Yang kedua, ia berharap masyarakat luas bisa menikmati bantuan secara merata.

"Kami akan selalu mengawasi dan memberi evaluasi terkait skema tersebut," tegas Politisi PKS itu.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi menyambut baik, usulan DPRD tersebut.

Ia mengaku setuju dengan masukan legislatif itu.

Hanya saja, pihak Dinsos hanya memberikan data serta besaran yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat.

"Sangat bagus, artinya semua sektor terlibat. Dari petani, pelaku ukm dan peternak bisa tersentuh dan putaran ekonomi terus jalan. Tapi kami hanya mendata kebutuhan saja, keputusan ada di lintas sektor," katanya.

• Bagaimana Nasib Lansia Terlantar di DIY? Begini Penjelasan Dinas Sosial

Lebih lanjut ia mengatakan, perlu adanya koordinasi dengan OPD lain guna menyiapkan itu semua.

Misalnya, lanjut untung, perlu pendataan anggota Gapoktan dan juga pelaku UKM di DIY, serta para peternak.

Bukan hanya itu saja, ketersediaan seluruh kebutuhan sembako tersebut juga perlu ditinjau.

"Mereka para gapoktan, pelaku ukm dan peternak ini harus siap dan sanggup menyediakan kebutuhan yang diperlukan," ungkapnya.

Dinsos DIY menargetkan April ini bantuan tersebut bisa turun.

Namun, pembahasan skema penyaluran justru belum terlihat.

Sementara wabah pandemi kian massif menyebar di DIY.

"Lebih cepat lebih baik. Insyaallah dalam waktu dekat kami salurkan," tegasnya.

Perlu diingat, Dinsos DIY menyiapkan bantuan berupa Jadup sebesar Rp 625 ribu dengan bentuk sembako, yang diperuntukkan pada 76.260 Kepala Keluarga (KK) dengan total anggran yang disisihkan sebesar Rp 47.662 miliar. (TRIBUNJOGJA.COM)