Cegah Penularan Virus Corona, Sri Sultan Hamengku Buwono X Minta Perantau Tunda Mudik

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta warga DIY yang tengah berada di luar daerah untuk menahan diri tidak kembali ke kampung halaman.

Penundaan keputusan untuk mudik penting dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Mengimbau kepada seluruh warga Daerah Isitimewa Yogyakarta yang masih berada di perantauan untuk tidak mudik atau pulang ke kampung halaman.

Tidak bepergian adalah upaya paling rasional dan nyata untuk memutus rantai Virus Corona," ujarnya, Selasa (7/4/2020).

Sultan juga meminta, agar masyarakat dapat mengalokasikan biaya mudik tersebut untuk kebutuhan lain yang lebih diperlukan pada kondisi saat ini.

"Alihkan biaya mudik untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga anda," ucapnya.

• Pemkab Sleman Sediakan Shelter bagi Pemudik yang Ditolak Warga

Namun, bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan mudik, Raja Keraton Yogyakarta tersebut meminta agar pendatang mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

"Bagi perantau dari wilayah pandemi yang sudah tiba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, anda secara otomatis berstatus sebagai orang dalam pemantauan atau ODP.

Mohon dipahami, inilah kebijakan yg harus diterapkan dengan disiplin dan pasti," tegasnya.

Ia pun meminta agar pendatang mampu menempatkan diri sebagai masyarakat yang bertindak selaku subjek, bukan objek.

Subjek yang dimaksud adalah mampu secara sadar dan mandiri memiliki daya untuk memutus penyebaran Covid-19, misalkan melaporkan kedatangannya kepada pejabat setempat.

"Bagi yang sudah melaporkan diri ke pihak berwenang setempat, saya ucapkan terimakasih dan mohon dilanjutkan dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Mari bersama-sana putus rantai Corona," seru Sultan.

Pemkot Siapkan Tiga Skenario

Sementara itu sebelumnya  Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan selama ini Kota Yogyakarta telah menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB).

Hal itu dibuktikan dengan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, hingga mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.

"Sejauh ini kita sudah melakukan itu. Belajar sudah dari rumah, bahkah kita sudah perpanjang lagi waktunya. Bekerja juga dari rumah. Kebijakan terkait kesehatan juga sudah dilaksanakan,"katanya, Minggu (05/04/2020).

Ia melanjutkan saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menanti kebijakan mobilitas antarkota.

Menurutnya kebijakan antarkota penting, sebab Kota Yogyakarta memiliki tradisi mudik yang cukup tinggi.

Pemerintah Kota Yogyakarta memang telah menyiapkan diri menyambut pemudik, mulai dari pemeriksaan kesehatan di terminal dan stasiun, penyemprotan disinfektan secara rutin, bahkan menyiapkan 50 kamar untuk pemudik.

• Ribuan Karyawan Terkena PHK di DIY Menanti Kartu Pra Kerja dan Bantuan Sosial Pemda DIY

Tak hanya itu, Pemkot Yogyakarta juga telah membentuk gugus tugas hingga kecamatan dan keluruhan, termasuk melibatkan Ketua RT dan Ketua RW untuk melakukan pendataan pada pemudik.

"Ini kan yang paling penting adalah mobilitas antarkota ini bagaimana? Ketika ada pemudik, tidak imbang lagi, kemudian sudah mulai normal, ada yang datang lagi, nanti tidak imbang lagi,"lanjutnya.

Hingga saat ini Pemkot Yogyakarta belum akan menambah protokol COVID-19.

Namun Pemkot telah membuat antisipasi dengan membuat tiga skenario untuk merespon pemudik yang datang.

Skenario optimal jika pemudik yang datang dalam jumlah besar, Skenario moderat, jika jumlah pemudik masih dalam batas normal, serta skenario landai.

Dari ketiga skenario tersebut akan diatur berdasarkan pola pengaturan arus masuk dan keluar di Kota Yogyakarta, manajemen arus lalu lintas dalam Kota Yogyakarta, dan pengawasan ketat di titik kumpul, baik stasiun, terminal, dan lain-lain.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak bus, baik AKAP dan pariwisata untuk tidak melakukan pelayanan mudik dari dan ke Jakarta.

"Mereka tidak masalah, sudah saling mendukung. Harapannya masyarakat juga memahami ini.

Organda juga sudah berkomitmen untuk tidak berikan layanan. Ya ini memang berat, harapannya masyarakat memahami ini. Ini adalah upaya untuk mengurangi penyeberan COVID-19,"tambahnya.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga tidak melayani angkutan mudik gratis.

Termasuk pihak swasta yang sebelumnya melaksanakan mudik gratis telah berkoordinasi untuk membatalkan program. (Tribunjogja.com/Kurniatul Hidayah/Christi Mahatma Wardhani)