Ada Screening COVID-19, Pemudik ke Gunungkidul Wajib Berhenti di Terminal Bus

Laporan Reporter Tribun Jogja, Alexander Ermando

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mendirikan 2 posko induk pemeriksaan bagi para pemudik.

Posko tersebut didirikan di Terminal Selang, Wonosari dan Terminal Semin.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul Wahyu Nugroho mengatakan para pemudik wajib diturunkan dan berhenti di dua terminal tersebut sebelum kembali ke kampung halaman.

"Kebijakan tersebut juga sudah sampaikan ke seluruh pengelola jasa bus yang ada di Gunungkidul," kata Wahyu dihubungi pada Jumat (03/04/2020).

• 4.301 Pemudik Tiba di Gunungkidul, Screening Tingkat Desa Mulai Dilakukan

Wahyu mengatakan para pemudik wajib menjalani berbagai pengecekan dan pemeriksaan kesehatan di masing-masing posko.

Pemeriksaan berupa data asal perantauan, tujuan, hingga kondisi kesehatan saat tiba di terminal.

Pemeriksaan ini dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas di Gunungkidul, terutama yang berasal dari para pendatang atau pemudik.

Wahyu mengatakan hasil dari pemeriksaan dan pendataan tersebut akan langsung diteruskan ke Tim Gugus Depan Penanganan COVID-19 Pemkab Gunungkidul.

Tim ini dikelola langsung oleh Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi.

"Semua data yang diterima akan dilaporkan ke Wabup sebagai bahan pemantauan lebih lanjut," jelas Wahyu.

• Kabar Terbaru dr Tirta, Keluar RS Nyanyikan Lagu Karangan Sendiri & Siap Kembali Lawan Virus Corona

Sementara itu, Pemkab Gunungkidul belum lama ini mencatat sudah lebih dari 5 ribu warga yang mudik atau kembali ke Gunungkidul.

Mereka berasal dari berbagai daerah perantauan.

Selain posko di dua terminal, Immawan mengatakan pihaknya juga menyiapkan setidaknya 9 posko lain di berbagai jalur masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pemerintah Desa pun juga diminta untuk aktif melakukan pendataan warga pendatang yang masuk ke wilayahnya.

"Desa-desa sudah melaksanakan pengecekan secara mandiri, yang mana nanti akan menjadi tanggung jawab dari Kecamatan," jelas Immawan. (TRIBUNJOGJA.COM)