Incar Nicolas Maduro, AS dan Sekutu Latinnya Kepung Venezuela dari Laut dan Udara

TRIBUNJOGJA.COM, CARACAS – Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengutuk operasi antinarkoba AS di sekitar negaranya, yang disebutnya upaya terselubung meruntuhkan kepemimpinan dirinya.

Maduro juga mengecam pemimpin Kolombia dan Brasil yang menurutnya turut terlibat dalam persekongkolan yang digalang Washington.

Menurut situs Southfront.org, dalam operasi besar ini, militer AS menyertakan kapal perang Angkatan Laut, pesawat intai AWACS, dan pasukan khusus yang jarang terlihat sebelumnya di wilayah ini.

Operasi militer AS ini terbesar di kawasan Karibia sejak invasi Panama 1989.

Washington menggulingkan Jenderal Manuel Noriega dari kekuasaan, dan membawanya ke AS untuk menghadapi tuduhan kartel narkoba.

• Rekor Spanyol, 950 Orang Meninggal Dalam Sehari, Kabar Baiknya Penyebaran Virus Melambat

• Nicolas Maduro Kecam Trump, Juluki Presiden AS itu Koboi Rasis

Operasi khusus ini diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 1 April 2020, di tengah gempuran wabah virus Corona yang diderita berbagai negara di dunia, termasuk AS.

Trump menyatakan, operasi itu bertujuan menggandakan kapasitas perang narkotika AS di belahan barat, melibatkan pasukan di Karibia dan pasifik timur.

Menteri Pertahanan AS, Mark Esper, menambahkan operasi ini didukung 22 negara mitra AS.

Pada Rabu (1/4/2020), Trump mengumumkan "operasi kontra-narkotika" di dekat Venezuela.

Pernyataan itu muncul setelah Departemen Kehakiman AS menetapkan Nicolas Maduro sebagai target untuk didakwa kasus perdagangan narkoba dari Amerika Selatan ke AS.

Kepala Maduro, pemimpin Venezuela beraliran sosialis itu kini dihargai 15 juta dolar AS.

Maduro merupakan Presiden Venezuela yang sah.

"Hari ini, Amerika Serikat meluncurkan operasi anti-narkoba di belahan barat untuk melindungi rakyat Amerika dari bencana fatal perdagangan narkoba," kata Trump di Gedung Putih.

"Ketika pemerintah dan negara-negara fokus pada coronavirus, ada ancaman yang berkembang dari kartel, penjahat, teroris, dan aktor jahat lainnya akan mencoba mengeksploitasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri," kata Trump.

"Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi," lanjutnya menunjuk ke Venezuela. Menhan Mark Esper menambahkan tuduhan berat ke Maduro.

"Orang-orang Venezuela terus menderita luar biasa karena Maduro dan kontrol kriminalnya atas negara itu, dan penyelundup narkoba memanfaatkan pelanggaran hukum ini," kata Esper setelah pengumuman Trump.

Keputusan Trump ini memperoleh dukungan Senator Marco Rubio, seorang Latino Republikan di Senat AS.

Rubio menginginkan tindakan lebih keras terhadap Maduro.

• Menlu Venezuela Sebut Elite Washington Putus Asa Hadapi Maduro

• Trump Berubah, Ingatkan Rakyat AS Akan Lalui Minggu-minggu Menyakitkan

Menteri Komunikasi Venezuela, Jorge Rodriguez, menyebut langkah AS itu "upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari krisis kemanusiaan yang tragis" di AS yang disebabkan oleh virus Corona.

Dalam sebuah tampilan sarkasme, ia juga mengatakan untuk "pertama kalinya" dalam beberapa dekade, AS berusaha membatasi pasokan kokain, yang sebagian besar berasal dari Kolombia, sekutu AS di wilayah tersebut.

Menanggapi sikap AS, Presiden Nicolas Maduro meminta Trump berhenti mencampuri urusan dalam negeri Venezuela.

Ia menyerukan "perjanjian kemanusiaan" antara semua aktor politik di negara itu untuk menangani masalah nyata, yaitu perang melawan Covid-19.

Nicholas Maduro sebelumnya telah memperingatkan Amerika Serikat, Kolombia, dan Brasil sedang merancang blokade laut dan udara, dan menyiapkan invasi ke Venezuela.

Indikasi itu terlihat saat kapal patroli angkatan laut Venezuela tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal pesiar berbendera Portugis di dekat pulau La Tortuga, yang dikontrol Venezuela.

Maduro menuduh kapal berbendera Portugis itu bertindak agresif, dan ia mengatakan kapal itu mungkin membawa "tentara bayaran".

Di bagian skema Washington terhadap Venezuela, AS mengumumkan Kerangka Transisi Demokratis untuk Venezuela.

Dalam benak Gedung Putih, Maduro harus "pergi", dan mendukung Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi "untuk memilih pemerintah transisi yang inklusif yang dapat diterima oleh faksi-faksi utama".

Dewan negara ini akan memerintah sampai dia mengawasi pemilihan, yang menurut Menlu Mike Pompeo, diharapkan dapat diselenggarakan dalam enam hingga 12 bulan.

Skema ini ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Venezuela.

Jaksa Agung Venezuela telah melayangkan panggilan kepada Juan Guaido, pemimpin oposisi, terkait sangkaan menggalang kudeta.

(Tribunjogja.com/ Southfront.org/xna)