Bisnis
Gojek & Halodoc Dukung Kebijakan Isolasi Mandiri BNPB
Kolaborasi ini merupakan bagian dari kelanjutan MoU Gojek dan BNPB dalam strategi penanggulangan bencana secara menyeluruh sejak Februari lalu.
Penulis: Amalia Nurul F | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
Layanan telemedik Check COVID-19 dari Halodoc tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Gojek.
Pengguna aplikasi Gojek bisa memilih shuffle card Check COVID-19 tersebut di tampilan aplikasi Gojek, dan pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check COVID-19 di aplikasi Halodoc.
Layanan ini pun didukung oleh lebih dari 20.000 dokter berlisensi dan berpengalaman di dalam ekosistem Halodoc.
Sejak diluncurkan 13 Maret lalu, layanan ini pun sudah diakses oleh 2 juta pengguna.
"Sebagai perusahaan yang lahir dan besar di Indonesia, kami memperkenalkan berbagai inisiatif memastikan seluruh anggota ekosistem kami, dan juga masyarakat Indonesia tetap sehat selama masa pandemi ini," ujar Shinto Nugroho, Chief Public Policy and Government Relations Gojek melalui rilis yang diterima Tribunjogja.com.
Inisiatif tersebut dirangkum dalam tiga pilar utama yaitu Pembatasan Jarak (Physical Distancing), mempraktikkan Gaya Hidup Sehat, dan menjaga Produktivitas.
• Karyawan Gojek Himpun Dana untuk Mitra Hadapi COVID-19
"Untuk memastikan pembatasan jarak, kami mengajak masyarakat #dirumahaja lewat berbagai channel komunikasi. Kedua, memperkenalkan contactless delivery untuk layanan GoFood, supaya risiko penyebaran COVID-19 terus ditekan," tuturnya.
Sementara itu, Jonathan Sudarta CEO Halodoc mengatakan, pelajaran dari berbagai negara menunjukkan physical distancing dan isolasi mandiri terbukti sukses menekan penyebaran COVID-19.
"Sejak penyakit ini menyebar, kami telah mengoptimalkan ekosistem teknologi kami untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat mengantisipasi risiko COVID-19 dari hulu ke hilir," terangnya.
"Kami juga telah menyiagakan lebih banyak dokter sehingga masyarakat bisa berkonsultasi secara gratis saat ini kepada dokter di kategori COVID-19 kapanpun dan di manapun. Supaya, sistem layanan kesehatan Pemerintah bisa difokuskan kepada penanganan pasien COVID-19 yang berada di kategori menengah-parah atau risiko tinggi," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
