Nasional

Menanggapi Gelombang Eksodus Pemudik, Ini Kata MTI Pusat

Selain itu, menurutnya, menjadi hal yang wajar operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika memang tidak ada larangan dari pemerintah u

TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah dikabarkan tengah menggelar rapat penentuan kebijakan seputar mudik lebaran mendatang. Mengutip Tribunjogja.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 14.000 orang dari wilayah Jabodetabek yang mudik ke kampung halaman, salah satunya DIY.

Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengatakan merebaknya wabah virus Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan gelombang eksodus pulang kampung sebelum mudik lebaran berlangsung lebih cepat.

“Aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Secara alamiah hal ini akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan,” ujar Djoko dalam rilis tertulis yang disampaikan kepada Tribun Jogja.

Tidak Ada Lockdown, Pemudik yang Masuk Jogja Wajib Karantina 14 Hari

Selain itu, menurutnya, menjadi hal yang wajar operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika memang tidak ada larangan dari pemerintah untuk menghentikan operasionalnya.

“Jika pemerintah akan menutup operasional bus umum antar kota antar provinsi (AKAP), sudah tentu harus memikirkan keberlangsungan hidup awak bus dan pekerja lainnya di bisnis bus AKAP itu. Pemerintah wajib memberikan kompensasi atau jaminan hidup bagi pengusaha transportasi umum yang akan dihentikan usahanya untuk sementara waktu,” tutur Djoko.

Djoko menambahkan, keputusan perantau yang bermukim di Jabodetabek untuk pulang ke kampung halaman dilatarbelakangi tidak adanya jaminan hidup di perantauan.

Adalah hal yang logis, karena tuntuan biaya hidup cukup tinggi di ibukota.

Felix Iryantomo, Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (Instran), ikut memberikan pandangannya.

Menurutnya, penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A harus dibarengi dengan protokol yang jelas terkait tata cara pengoperasian selama masa pandemik virus corona.

“Pegawai Terminal Penumpang Tipe A yang melakukan kegiatan rampcheck rawan terkena sebaran virus corona. Pegawai tersebut harus dibekali cara sehat dan higienis melakukan rampcheck dan dilengkapi fasilitas perlindungan diri serta prasarana pelengkap, diantaranya bilik disinfektan, hand sanitizer, dan tempat cuci tangan,” tandasnya.

4.301 Pemudik Tiba di Gunungkidul, Screening Tingkat Desa Mulai Dilakukan

Selain itu, kata Felix, setiap penumpang yang akan menggunakan bus umum di terminal wajib diperiksa suhu tubuhnya.

Pemeriksaan secara terkoordinasi dapat dilakukan di titik-titik keberangkatan bus.

Terkait opsi peniadaan program mudik gratis oleh pemerintah, Felix mengatakan, jika nantinya memang diputuskan ditiadakan, maka anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran.

“Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Data pemudik gratis itu masih ada dan bisa digunakan untuk pemberian bantuan itu. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke mini market terdekat,” jelas Felix. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved