DPRD DIY Desak UKM dan UMKM Produksi APD

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sebagai upaya percepatan penangan Covid-19 di DIY, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendesak pelaku UKM dan UMKM supaya memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) secara mandiri.

Imbauan tersebut muncul karena terbatasnya stok APD bagi tim medis beberapa pekan lalu. 

Selain itu, legislatif menginginkan supaya Pemda DIY mampu memaksimalkan pelaku UKM dan UMKM untuk memproduksi.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, sebagai langkah ke depan, menurutnya perlu para pelaku UKM dan UMKM untuk memproduksi APD secara massif.

• Bank BPD DIY Bantu Kelompok Difabel untuk Memproduksi APD Demi Cegah Corona

"Saat ini kita tidak bisa andalkan pabrikan. Apalagi harus impor. APD buatan UKM bisa massif memenuhi kebutuhan tenaga medis yang selalu kekurangan," katanya.

Meski saat ini Pemda DIY telah mendapat pasokan 4 ribu APD dan 14.400 alat Rapid Test, langkah antisipasi menurutnya perlu dilakukan. 

"Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 9,25 miliar, tetap dimaksimalkan. Namun juga perlu ambil langkah tambahan," imbuh dia.

Meski pasokan APD bisa bertahan hingga beberapa pekan ke depan, Huda tetap mendesak supaya Pemda DIY segera menyusun langkah antisipasi lain.

"Saya mendesak supaya pelaku UKM dan UMKM diberdayakan untuk membikin APD. Pelaku UKM hanya perlu diajari sedikit dan dikasih tahu bentuk baju APD tersebut, bahan dan sebagainya dibantu cari, termasuk standar medisnya," imbuh Huda.

Menurut Huda,  jika mengandalkan anggaran DTT saja tidak akan cukup. 

Sembari menunggu DTT tahap dua, lanjut dia, Pemda DIY bisa mempersiapkan pelaku UKM dan UMKM untuk turut memproduksi APD.

• Gejala Virus Corona Selain Batuk dan Sesak Napas, Berdasarkan Pengalaman Pasien Positif COVID-19

"Tidak mungkin cukup. Semua kalangan harus turun, baik itu pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Termasuk kreatifitas rekan-rekan UKM untuk menjahit, membuat APD buat tenaga medis menurut saya harus sangat didukung," kata politisi dari partai PKS itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Srie Nurkyatsiwi, menanggapi hal tersebut, menurutnya keterlibatan pelaku UKM dan UMKM untuk membuat APD di DIY sudah disusun.

"Itu memang masuk ke dalam rencana kami. Jadi kami ada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang," kata dia.

Perempuan yang akrab disapa Siwi itu menjelaskan, saat ini Dinas Koperasi dan UKM lebih fokus terhadap pendataan pelaku UKM dan UMKM yang terdampak ekonomi.

"Ada 236 ribu pelaku UKM dan UMKM di DIY, mereka kondisinya lesu. Karena tidak ada perputran ekonomi. Ya itu yang jadi penanganan jangka pendek kami, yang benar-benar darurat," tegasnya.

Siwi yang juga sebagai koordinator Gugus Tugas Covid-19 DIY bidang Ekonomi, baru akan mendata minggu ini, terkait aset, pembiayaan, dan pendapatan pelaku UKM dan UMKM yang terdampak supaya melapor.

"Agar segera bisa kami tangani. Caranya melapor bagaimana? Para pelaku UKM yang sudah menjadi register kami di Si Bakul Jogja bisa membuka situs www. sibakul.id," ungkapnya.

• Diorder 800 APD, Keluarga Difabel Asal Sleman Dapat Bantuan Rp 25 Juta

Setelah terdata, para pelaku UKM bisa mendapat penanganan dari Pemda DIY.

"Persoalannya apa, misalnya pembiayaan sudah habis, tapi pasar tidak jalan. Atau kebanyakan kan sudah ada konsumen kasih DP, uang DP sudah dibelanjakan tapi dibatalkan gara-gara Covid-19, itu akan kami tangani," paparnya.

Sementara terkait keterlibatan UKM untuk membuat APD, dirinya sangat mendukung.

"Memang itu sudah kami rencanakan, contohnya yang di Sleman ini difabel produksi 800 APD, nah ini perlu di massifkan," kata dia.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mensosialisasikan kepada pelaku UKM dan UMKM supaya terlibat dalam pembuatan APD.

"Memang harus segera, paling tidak produksi APD  itu untuk mancukupi DIY terlebih dahulu. Syukur-syukur mampu menembus pasar di luar DIY, malah jadi keuntungan," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)