Sultan: Tunda Aktivitas Perorangan dan Kelompok

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama jajaran Forkompinda DIY dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DIY serta Kepala Dinas Kesehatan DIY, menggelar konferensi pers terkait kelanjutan penanganan Covid-19 di DIY, Senin (16/3/2020) di Balai Kenyo Kompleks Kepatihan.

Jumpa pers digelar seusai Sultan memimpin rapat koordinasi membahas hal serupa.

Sultan menjelaskan bahwa saat ini kondisi di DIY belum perlu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 dengan adanya 1 pasien positif yang saat ini berada di rumah sakit rujukan RSUP Dr Sardjito.

Sultan menambahkan, ada beberapa aspek yang juga jadi pertimbangan mereka, yakni aspek sosial dan budaya masyarakat.

• Disperindag Kota Yogyakarta Upayakan Pencegahan Virus Korona di Pasar

"Mungkin kalau di atas 7 atau 8 kita akan berpikir ulang. Makanya kemarin saya mengatakan apakah ini sudah waktunya KLB yang memungkinkan masyarakat menjadi tertekan dan problem problem dengan KLB ini akan menyangkut tidak hanya ekonomi tapi mobilisasi sosial dan sebagainya karena ini di close. jadi tidak semudah itu," ujarnya.

Orang nomor satu di DIY tersebut mengatakan bahwa perlu pertimbangan lain yakni terkait identifikasi dari rumah sakit antara perbandingan pasien yang negatif Covid-19 dan positif Covid-19.

"Tapi kita juga harus menyiapkan masyarakat, (tentang) konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat kalau KLB ini harus terjadi. Ya semoga ini tidak terjadi tapi ada proses sendiri, nanti kita tetap akan membangun komunikasi. Tapi untuk saat ini kita belum sampai sana (KLB)," tegasnya.

• Mengenali Gejala Virus Corona Covid-19 serta Cara Pencegahannya Secara Mandiri

Ia pun meminta semua pihak untuk terlibat melakukan langkah pencegahan serta antisipasi wabah Covid-19 di DIY.

Mulai dari individu, Sultan meminta kesediaannya untuk menjaga kesehatan diri sendiri, menghindari kerumunan, serta menunda acara yang melibatkan orang banyak bila benar-benar tidak mendesak.

"Mungkin hal yang bisa saya sampaikan sekarang bagaimana masyarakat yang sakit bisa sehat, yang sehat tidak sakit, prinsipnya itu. Kami punya harapan, kurangi aktivitas yang kira-kira masih bisa ditunda. Aktivitas-aktivitas kelembagaan, perorangan, maupun kelompok yang memungkinkan bisa ditunda, kami harapkan bisa ditunda," bebernya.

Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat tersebut menambahkan, publik diharapkan mampu mengambil peran sebagai subjek dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini.

Ia pun meminta restoran maupun hotel untuk menyediakan alat bagi rombongan yang hendak beraktivitas di dalamnya.

"Bisa ngecek setiap pesertanya yang datang yang dapat undangan. Bisa diperiksa untuk mengetahui tetep hijau tidak lebih dari 37 sekian (suhunya)," ucapnya.

• Cegah Corona, Surat Menyurat di Pemkot Magelang Dilakukan Paperless

Fasilitas umum tersebut, harapan Sultan bisa dipenuhi sehingga tidaj sekedar menyediakan fasilitas cuci tangan, tapi juga menyediakan alat untuk deteksi suhu.

"Itu untuk membangun kesadaran kita bersama secara aktif untuk memerangi Covid-19. Jangan hanya sekadar kebijakan saja tapi masyarakat sebagai objek. Harapan saya masyarakat objek tapi bisa berfungsi subjek dalam menjaga kesehatan sendiri dan lingkungan," urainya.

Tidak hanya meminta masyarakat menunda kegiatan yang tidak mendesak, namun Sultan pun juga mengumumkan beberapa agenda besar yang akan berlangsung dipastikan tidak akan digelar.

"Saya pun membatalkan acara di mana warga ingin merayakan peristiwa ulang tahun jumenengan. Tadi saya bicara ke panitia bidang seloso wage ditunda. Jadi mungkin sepi tidak ada aktivitas budaya. Tapi karena panitia sudah menyiapkan, bisa nggak diubah untuk bersih desa aja tapi untuk menyemprot, mengurangi risiko tertular Covid-19 sehingga masyarakat juga bisa berfungsi sebagai subjek," bebernya.

• Penyemprotan Disinfektan Dilakukan di Sejumlah Titik di Kabupaten Magelang

Terkait kebijakan untuk meliburkan sekolah untuk sementara waktu, Sultan mengatakan perlu bicara lebih jauh dengan kabupaten/kota. Harapannya akan ada kebijakan yang seragam terkait diliburkan atau tidaknya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

"Kita belum mengarah aspek KLB maupun maslaah sekolah dan sebagainya. Kami punya harapan bagi anak-anak SMK yang sekarang ujian, bisa menyelesaikan ujian dan tidak terganggu hal psikologis yang membuat dia tidak bisa berpikir jernih," urainya.(TRIBUNJOGJA.COM)