Kementrian PUPR Jalin Kerjasama dengan UGM, Ingin Keterlibatan Kampus untuk Kawal Program Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta telah sepakat untuk bekerjasama dalam sejumlah bidang.

Salah satunya adalah dalam program magang serta program penelitian dan pengembangan.

Sebagai wujud implementasi kerjasama kedua belah pihak, Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr Khalawi Abdul Hamid, meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) menyiapkan 1000 mahasiswa untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, pada April 2020 mendatang.

Permintaan ini sebagai bagian implementasi kerjasama melalui pertemuan pada Jumat (6/3/2020), yang digelar sebagai follow up dari kerjasama yang telah disepakati kedua pihak.

KKN Tematik merupakan salah satu bentuk kerjasama yang disepakati. Program lain yang juga disepakati adalah program magang serta program penelitian dan pengembangan.

Menurut Khalawi, kegiatan magang tematik sudah dimulai pada tahun lalu dengan pilot project kegiatan di wilayah Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo pada program Bantuan stimulant Perumahan Swadaya (BSPS).

Saat itu, ada 50-an mahasiswa yang mengikuti program magang tematik.

Implementasinya, mahasiswa peserta magang mengawal proses pembangunan rumah penerima manfaat program mulai dari awal sampai akhir.

“Mereka dilibatkan dari awal dimulai dari proses verifikasi penerima manfaat, kemudian proses pembangunan dan pengawasan bahkan sampai proses serah terima. Tahapan-tahapan itu diawasi oleh mahasiswa yang ikut KKN tematik,” terang Khalawi di sela pertemuan di UC UGM, Jumat pagi.

Dia menilai program tersebut cukup bagus dan memberi dampak positif.

Mahasiswa KKN tematik dinilai efektif untuk mengidentifikasi dan menemukan kesalahan sasaran pada program yang sedang dijalankan. Salah satunya adanya permainan calon penerima yang tidak sesuai kriteria.

“Asa penelusuran ternyata yang sudah mampu masih masuk dalam daftar penerima bantuan program, nah di sini mahasiswa KKN cukup efektif untuk melakukan verifikasinya,” jelas Khalawi.

Karena itu, ia ingin pada tahun ini UGM menyiapkan 1.000 mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan KKN tematik ini. Nantinya kegiatan bisa dilaunching saat program siap dilaksanakan.

“Nanti bisa dilaunching 1.000 mahasiswa UGM ikut KKN tematik,” tambahnya.

Wakil Dekan Bidang Kerjasama UGM, Dr Sugeng Sapto Suryono, mengatakan pihaknya siap membantu merealisaikan gagasan-gagasan dari kementerian PUPR.

Sebagai tindaklanjut dari kerjasama, pihaknya akan membentuk task force untuk membantu merumuskan hal-hal pokok.

Terkait KKN tematik, Sugeng menilai cukup baik karena kegiatan itu akan lebih memberi manfaat dan program yang dijalankan akan lebih nyata.

Pihaknya pun akan melakukan tindak lanjut rencana itu dengan membuka pendaftaran pada bulan April mendatang, lalu melakukan identifikasi siapa saja yang bisa berangkat mengikuti kegiatan.

“Nantinya saat KKN mahasiswa akan melakukan banyak kegiatan pendampingan seperti melakukan verifikasi, lalu bagaimana optimalkan bantuan stimulant yang diberikan, termasuk bisa juga membantu membuat desain rumah yang akan dibangun. Karena bagaimana  pun setiap daerah itu kan spesifik,” tambahnya.
 

Keterlibatan kampus

Keterlibatan Kampus dinilai penting dalam mengawal program pembangunan pemerintah.

Karena SDM dan Iptek yang dihasilkan perguruan tinggi akan menjadi modal utama bagi bangsa.

Kementrian PUPR dalam hal ini Ditjen Perumahan dan UGM telah menjalin kesepakatan kerjasama.

Dan dari kesepakatan tersebut pemerintah menginginkan adanya keterlibatan yang lebih dari kampus didalam mengawal program pemerintah, khususnya Ditjen Perumahan.

"Dari MoU tersebut kami ingin lebih ada keterlibatan kampus dan dalam hal ini adalah UGM, untuk ikut mengawal program-program pemerintah, khususnya di perumahan ini," papar Dirjen Perumahan PUPR, Dr Khalawi Abdul Hamid, di Univesity Club UGM, Jumat (6/3/2020).

Menurut Khalawi, keterlibatan kampus sangat banyak untuk masuk disini, hampir semua departemen di FT UGM , tidak hanya Teknik sipil, arsitek, elektro dan yang lainnya juga banyak diperlukan.

Dirinya mengungkapkan ada empat tugas pokok yang harus direalisasikan ditjen perumahan, di antaranya membangun Rusun MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) Rusun Mahasiswa dan Rusun Para Medis.

Selain Rusun, lanjut dia, ada program Rumah Swadaya. Program tersebut berupa bantuan stimulan swadaya.

Sasarannya rumah tidak layak huni, dengan program ini  nantinya ada peningkatan kualitas hunian.

Dana yang diberikan masing-masing sebesar Rp17,5 juta dengan porsi untuk bahan Rp15 juta dan Rp 2,5 juta lagi untuk tukang.

Pemberian bantuan langsung ke masyarakat penerima. Dengan adanya stimulan tersebut diharapkan dapat menarik swadaya masyarakat yang lebih besar.

"Diharapkan dengan stimulan bisa menarik swadaya masyarakat yang lebih besar, kenyataan yang terjadi memang seperti itu, 2 sampe 3 kali lipat daripada nilai yang kita berikan."terang dia.

Tugas pokok yang ketiga yakni program pembangunan baru. Rumah yang betul-betul tidak layak atau nyaris roboh.

Untuk program ini bantuan yang diberikan sebesar Rp35 juta dengan komposisi Rp30 juta untuk bahan dan Rp5 juta untuk upah tukang.

Terakhir adalah program pengembangan PSU (Prasarana Sarana Utilitas).

Bantuan prasarana sarana utilitas ini, sambungnya, dialamatkan kepada pengembang yang aktif dan pro aktif dalam membangun rumah untuk MBR.  (*)