Jadi Rumah Sakit Rujukan Virus Corona, RSUD Bantul Kekurangan Alat Pelindung Diri

TRIBUNJOGJA.COM - Minimnya stok alat pelindung diri (APD) dikeluhkan oleh stakeholder RSUD Panembahan Senopati Bantul.

Bagaimana tidak, di tengah maraknya  penularan virus covid-19, atau virus corona, sarana medis tersebut, menjadi kebutuhan nan krusial.

Direktur Utama RSUD Panembahan Senopati Bantul, I Wayan Marthana berujar, sampai sejauh ini, pihaknya hanya memiliki 20 pakaian khusus, atau yang sering disebut 'baju astronot', kemudian 50 visor, 6 google glass, lalu sekitar 200 masker khusus N95.

"Jumlah tersebut tentu kurang ya. Jadi, APD yang kami miliki saat ini memang sangat terbatas," katanya.

Padahal, sejak Kamis (5/3/2020) lalu, RSUD Panembahan Senopati sudah mengisolasi dua pasien dengan status Orang Dalam Pemantauan (OPD).

• Hadapi Ancaman Outbreak Corona, Masyarakat Harus Sadar Pentingnya Asuransi

Keduanya diketahui baru saja pulang dari ibadah umrah, di Arab Saudi, sehingga perlu dilakukan pemantauan kondisi.

Wayan pun mengakui, berbagai upaya sudah ditempuh guna mengantisipasi kurangnya stok APD tersebut.

Ya, satu di antaranya menjalin koordinasi dengan Kemenkes RI.

Pasalnya, RSUD Panembahan Senopati masuk dalam 100 rumah sakit rujukan gejala corona.

"Saat ini masih menunggu kiriman dari penyedia jasa dan Kemenkes ya, permintaan itu sudah kami lakukan sejak satu, atau dua bulan sebelumnya. Tapi, karena outbreak di China dan negara-negara terjangkit lain, stok jadi sulit didapatkan," katanya.

Lantaran menemui jalan buntu, pihaknya pun berupaya melakukan pengadaan APD sendiri, sehingga tidak lagi menggantungkan kiriman dari pemerintah pusat.

• Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

Akan tetapi, sampai sejauh ini, langkah tersebut juga urung membuahkan hasil, karena minimnya stok.

"Pengadaan sendiri juga sudah kami lakukan, kami sudah coba ke perusahaan penyedia jasa, melakukan pemesanan. Tetapi, stoknya kosong. Saya rasa 100 rumah sakit rujukan itu keluhannya hampir sama, kekurangan stok APD," ungkap Wayan.

Sementara terkait penanganan pasien dengan gejala corona, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Agus Budi Raharjo mengatakan, pada prinsipnya pemerintah kabupaten sudah menjalin koordinasi dengan provinsi, mengenai langkah penjemputan langsung.

"Kita akan lakukan penjemputan kalau ada pasien dengan gejala itu ya, atau sehabis pulang dari daerah pandemis. Untuk biaya pengobatan, sesuai regulasi. Misal pasien dirawat dan tak ada BPJS, kita jamin sesuai mekanisme Pemkab," jelasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)