Terkait Penangguhan Umrah dan Wisata di Arab, Gubernur DIY Minta Calon Jemaah Menunggu

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Arab Saudi menutup sementara akses bagi wisatawan maupun Jemaah Umrah yang akan memasuki wilayahnya untuk mengantisipasi merebaknya Virus Corona.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar Biro Umrah dan juga calon Jemaah Umrah agar tetap menunggu.

"Kalau harapan saya, tetap berkoordinasi dengan travel siapa yang mau memberangkatkan dan sebagainya, untuk menunggu saja. Tapi tidak usah terjadi gejolak. Kalau yang berangkat, nggak tau ya, yang berangkat dikembalikan bisa ditukar atau nggak itu kebijakan departemen (Kementerian Agama)," ujarnya, ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (28/2/2020).

• Dampak Virus Corona, Kanwil Kemenag DIY Koordinasi dengan Pusat Soal Pembatalan Jemaah Umrah

Sultan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah berusaha melakukan negosiasi.

Namun karena keputusan dari Pemerintah Arab Saudi sudah bulat untuk menutup akses mereka dari warga yang datang dari luar, maka Indonesia sebagai satu di antara negara yang masuk dalam daftar yang tidak boleh mengunjungi Arab Saudi dalam waktu yang belum ditentukan, harus pasrah.

"Ya mau apa. Kita sebetulnya tidak punya ruang besar karena di sana wabah itu ada. Di samping itu juga tidak hanya menjaga kesehatan kita, tapi juga ngontrol jutaan orang tidak mudah bagi pemerintah Arab Saudi," ujarnya.

Terpisah Kakanwil Kemenag DIY, Edi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara pasti jumlah calon Jemaah Umrah dari DIY yang gagal berangkat umrah akibat kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi.

"Kita hanya memberikan rekomendasi pengurusan paspor, kalo pemeriksaan melalui aplikasi," ungkapnya.

Edi menjelaskan bahwa jumlah Jemaah Umroh pada 2019 kemarin sekitar 10.000 orang.

• Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

Pelaksanaan Umrah dalam setahun bisa dilakukan di luar bulan Syawal dan Dzulhijah atau pelaksanaan Umrah dalam setahun selama 10 bulan.

"Menag sudah menyampaikan rilis kemarin, diharapkan seluruh Jemaah bisa memahami kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Tujuannya dalam rangka mengamankan jemaah itu sendiri juga. Kebijakan ini untuk kita semua. Di samping jemaah, biro travel bisa menyikapi bijaksana pada jemaah yang belum berangkat apakah mau diresechedule atau refund. Dari Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU) akan berdiskusi antara pihak penerbangan dan asosiasi penyelenggara ibadah umroh," tuturnya.

Terkait imbauan yang perlu diberikan kepada Biro Umrah, Edi mengatakan bahwa jangan menjadwalkan keberangkatan terlebih dahulu sebelum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi.

"Kalau pendaftaran, tidak ada masalah. Tapi jangan menjadwalkan dulu sebelum dibuka lagi. Belum ada kepastian karena ini ditunda sampai jangka waktu yang belum ditentukan. Kalau belum dibuka lagi, visa belum bisa. Jangan memaksakan diri berangkat karena sampai sana akan dipulangkan. Kalau di kita (mengurus) paspor, waktunya panjang untuk lima tahun. Layanan kita tidak ada masalah di DIY dan kabupaten/kota," urainya. (TRIBUNJOGJA.COM)