Yogakarta
Komisi C DPRD DIY Gelar FGD untuk Susun Raperda Irigasi
FGD digelar dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Irigasi.
Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
Sementara tahun lalu, terbit UU baru yakni UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air.
"Walaupun belum ada turunan PP (Peraturan pemerintah), tapi seperti tadi disampaikan prioritas untuk pertanian rakyat di prioritas kedua. Nanti turunannya Permen (Peraturan Menteri) maupun Perdanya, kita bisa mengimplementasikan dari kegiatan yang kita ampu selama ini, baik dari sisi pengembangan, pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemanfaatan," ujarnya.
Tidak cukup sampai di sana, Tito mengatakan bahwa Pemda DIY harus memberikan rekomendasi teknis kepada pemohon izin, entah izin pemindahan saluran maupun penutupan saluran.
• Masuki Pancaroba, Pembersihan Saluran Irigasi Dikebut
"Misalnya ini dulunya sawah kemudian dijadikan permukiman. Dia butuh akses tapi melewati saluran irigasi kita, maka perlu izin kita. Kita sangat memerlukan terbentuknya raperda ini. Jangan sampai ada kevakuman, permohonan izin harus segera diproses," bebernya.
Disinggung mengenai berbagai pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sleman, Tito mengatakan bahwa itu berada di ranah Satpol PP. Selama ini Satpol PP memiliki anggaran sosialisasi tentang sempadan irigasi di beberapa tempat, tidak hanya di Sleman tapi merata.
Khususnya yang disasar pada titik-titik yang sudah terjadi pelanggaran.
"Batas kepemilikan berimpit dengan dinding saluran irigasi kita. Tapi kita juga punya aturan, sempadan bangunannya berapa meter. Nanti dengan disahkan Perda ini, kita akan membuat Pergub kembali sempadan irigasi dan peraturan di bawah Perda. Sosialisasi sudah banyak kita lakukan, tapi kita juga pernah ada yang buang limbah ke saluran irigasi kita tapi justru mengadu ke kita. Banyak kondisi di lapangan, semua kembali ke masyarakatnya," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
