Yogyakarta

Paguyuban UMKM JKN Minta Dukungan DPRD DIY

Paguyuban UMKM JKN membutuhkan dukungan anggaran untuk bisa menggelar pameran produk UMKM.

Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Paguyuban UMKM JKN saat audiensi di DPRD DIY, Selasa (18/2/2020). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan DPRD DIY menerima audiensi Paguyuban UMKM Jogja Karya Nyawiji (JKN), Selasa (18/2/2020).

Ketua Paguyuban UMKM JKN, Yohannes Prambudiarso mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan anggaran untuk bisa menggelar pameran produk UMKM.

"Selama ini kendala kami di permodalan. Kita sering mengadakan event, dananya nggak ada. Kami harus sewa tenda, terpaksa kami tarik biaya. Kadang-kadang pelapak juga keberatan masalah biaya. Harapannya ada support tenda gratis," ujarnya.

Wadahi UMKM, Hipmikimdo DIY Siapkan Hipmikimdo Mart

Selain dukungan anggaran, Yohannes juga mengatakan bahwa lokasi yang strategis dibutuhkan paguyuban yang beranggotakan sekitar 300 pelaku UMKM se-DIY tersebut. 

"Kami mengharapkan ada tempat untuk pameran dan menggelar pasar UMKM. Misal di dekat bandara atau stasiun, kami bisa diberi tempat," harapnya.

Ia mengatakan bahwa produk-produk yang akan dibawa adalah produk khas Yogya.

Tidak hanya pasar UMKM di dalam DIY, namun pihaknya pun berharap pemerintah mampu memfasilitasi keinginan mereka untuk bisa menggelar pasar UMKM di luar daerah misal Magelang dan Surabaya dengan tetap menampilkan produk yang seluruhnya berasal dari Yogyakarta.

Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

"Selama ini kami telah difasilitasi wilayah, tapi kami juga ingin mendapatkan akses dari provinsi," ucapnya.

Salah satu bentuk dukungan yang telah diterimanya yakni adalah didapuk untuk mengisi tempat di sebuah event yang digelar di Puro Pakualaman pada 3-4 April mendatang yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi yang menerima kunjungan tersebut mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung dari sisi anggaran.

Namun, hal ini tidak bisa diputuskan sepihak dan perlu bertemu dengan OPD terkait.

"Nanti akan ada pertemuan dengan Dinas Koperasi. Kami akan mendukung dari sisi pendanaan," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved