Kapolda Cek Kesiapan Pengamanan Pilkada

Pengamanan Pilkada 2020, Polres Bantul Gelar Simulasi Penanganan Kerusuhan

Pengamanan Pilkada 2020, Polres Bantul Gelar Simulasi Penanganan Kerusuhan

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Hari Susmayanti
Tribun Jogja/Ahmad Syarifudin
Personel Polres Bantul menggelar simulasi pengamanan Pilkada 2020. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL- Pasca rekapitulasi penghitungan suara, kantor KPU Bantul, diceritakan sedang dikepung massa dari pasangan calon Bupati - Wakil Bupati yang kurang puas dengan hasil pemilihan umum.

Mereka menggelar unjuk rasa menuntut pemilu ulang. Setelah dilakukan audiensi ternyata tidak menemukan kata sepakat.

Massa yang tidak terima mulai rusuh. Kepolisian cepat mengamankan lokasi.

Massa dihadang dengan pasukan Polwan. Namun jumlah massa semakin tak terbendung.

Mereka mulai merusak fasilitas negara. Kepolisian mengambil langkah cepat dengan menerjunkan water Cannon dan pasukan pengendali massa. Massa kemudian dapat dipukul mundur.

Begitulah suasana simulasi pengamanan Pilkada 2020 yang digelar di Mapolres Bantul pada Rabu (12/2/2020).

Layaknya, kejadian sungguhan, simulasi tersebut sebagai langkah kepolisian bagaimana menyiapkan diri dalam menghadapi kerusuhan massa yang dimungkinkan terjadi, saat Pilkada Bantul pada 23 September 2020 mendatang.

Simulasi tersebut langsung disaksikan oleh Kapolda DIY Irjen Pol Drs. Asep Suhendar didampingi Bupati Bantul Suharsono bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Termasuk hadir pula Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho.

Tiga Nama Masuk Bursa Bakal Calon Bupati yang Diusung PAN di Pilkada Gunungkidul 2020

Posisi Ketua Umum DPP PAN Tak Pengaruhi Peta Pilkada Sleman

Kapolda mengatakan, kunjungan kerja ke Bantul dalam rangka mengecek langsung bagaimana kepolisian melakukan kesiapan pengamanan Pilkada.

Tahun 2020, Kabupaten Bantul menjadi satu di antara tiga Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan melangsungkan pemilihan Kepala Daerah.

"Kita melihat kalau - kalau terjadi chaos, kami siapkan pasukan yang khusus menangani masalah Pilkada. Namanya pasukan pengendalian massa," tuturnya.

Ketika keadaan semakin memburuk, lanjut dia, maka Kepolisian akan menurunkan pasukan PHH atau pasukan pengendali huru hara.

Tetapi untuk menerjunkan pasukan tersebut menurutnya ada sejumlah tahapan-tahapan dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

Dalam menjalankan fungsi pengamanan, kata Asep, Kepolisian nantinya akan didukung oleh TNI maupun organisasi masyarakat seperti Banser maupun instansi terkait.

Polres Bantul sendiri akan menerjunkan sebanyak 1.500 personel. Khusus untuk mengamankan Pilkada 2020.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved