Bantul
Korps Banteng Revolusioner Balik 'Kandang,' Siap Menangkan PDIP di Pilkada Bantul 2020
Menjelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul pada 23 September 2020, sejumlah calon, simpatisan dan relawan mulai bersiap-siap ambil
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Menjelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul pada 23 September 2020, sejumlah calon, simpatisan dan relawan mulai bersiap-siap ambil bagian.
Satu di antaranya Laskar Panglima dan Jas Merah yang merupakan relawan pemenangan Harsono-Halim pada Pilkada 2015 silam.
Kedua laskar tersebut saat ini sudah melebur dalam barisan Korps Banteng Revolusioner (KBR). Di Pilkada mendatang, Korps tersebut mengaku siap balik 'kandang' dan berjuang memenangkan pasangan calon (paslon) yang diusung oleh partai PDI Perjuangan.
"Elemen kami sudah tersebar di 17 kecamatan. Kita akan bergerak dibawah bendera relawan," kata Ketua Korps Banteng Revolusioner (KBR), Basuki Rahmat, Jumat (7/2/2020).
• Sejarah Baru di Pilkada Bantul, PKS dan PDIP Bertemu untuk Buka Wacana Koalisi
Korps Banteng Revolusioner, kata Basuki didalamnya terdapat Laskar Panglima dan Jas Merah.
Kedua laskar tersebut merupakan kader - kader PDIP yang pada pemilihan kepala daerah 2015 memilih keluar 'kandang'.
Tidak mendukung PDIP.
Mengenai sebabnya, Mantan anggota DPRD Bantul periode 2009-2014 itu mengungkapkan ada hal-hal prinsip yang tidak bisa ditolerir.
"Sehingga kami terpaksa keluar kandang. Tetapi di Pilkada 2020 nanti, kami akan tegak lurus sesuai dengan SK DPP PDI perjuangan," kata dia.
Bantul Satu
PDI perjuangan merupakan partai pemenang pemilu legislatif pada 2019 lalu.
Di Kabupaten Bantul, partai berlambang banteng moncong putih itu mendapatkan 11 kursi.
Paling banyak dibandingkan perolehan partai lainnya.
• Duet Halim - Joko Purnomo Selangkah Lagi di Pilkada Bantul
Dengan jumlah kursi sebanyak itu, Basuki berharap kader partai yang nantinya diusung oleh PDIP bisa mendapatkan posisi Bantul satu atau kursi Bupati.
Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak memaksa dan menyerahkan mekanisme politik sepenuhnya kepada keputusan partai.
