Breaking News:

Kulon Progo

Permintaan Membludak, Ribuan Warga Kulon Progo Harus Antri untuk Peroleh e-KTP

Hal ini lantaran persediaan blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulon Progo tidak sebanding dengan jumlah permintaa

Penulis: Andreas Desca | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Andreas Desca Budi Gunawan

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Ribuan warga Kulon Progo saat ini belum bisa memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

Hal ini lantaran persediaan blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulon Progo tidak sebanding dengan jumlah permintaan pembuatan e-KTP oleh masyarakat.

Kepala Disdukcapil Kulonpogo, Aspiyah, Kamis (6/2/2020) mengatakan berdasarkan laporan terbaru masih ada sekitar 4.647 warga Kulonpogo yang sudah mengajukan pembuatan e-KTP, tapi belum menerima cetakan kartu.

Prosesi Pernikahan Unik di Kulonprogo, Kedua Mempelai Diwajibkan Hafal Pancasila dan Indonesia Raya

Dia melanjutkan, mereka yang sudah mengajukan pembuatan e-KTP sementara diberi Surat Keterangan (Suket) e-KTP.

Kurangnya blanko ini pun harus menyebabkan sebagian warga menunggu, bahkan beberapa diantaranya sudah ada yang menunggu hingga hampir setengah tahun lamanya.

"Ada warga yang sudah menunggu cetak hingga 6 bulan, ada juga yang tiga bulan, sebagian lagi masih hitungan hari," katanya.

Di sisi lain, permasalahan ini timbul akibat kuota blangko yang diterima pihaknya dari pemerintah pusat perbulannya lebih sedikit dari jumlah warga yang mengajukan pembuatan e-KTP.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Aspiyah, Kulon Progo hanya menerima jatah lebih kurang 500 blangko per bulan. Sementara itu permintaan pembuatan e-KTP bisa mencapai ribuan.

BREAKING NEWS: Disdikpora Kulon Progo Sebut Tidak Ada Permasalahan Jelang UNBK 2020

"Kalau per tahun itu rata-rata kita dapat blangko sebanyak 6.000, perbulannya sekitar 500an. Jumlah tersebut dalam waktu dua hari saja sudah habis," paparnya.

Dia pun mengatakan bahwa sudah melaporkan persoalan ini ke Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementrian Dalam Negeri dalam Rakornas Dukcapil seluruh Indonesia November 2019.

"Saya sudah memberikan masukan kepada Ditjen Dukcapil, seandainya DIY jadi percontohan, yang tidak punya utang terhadap masyarakat. Artinya mereka yang sudah mengajukan e-KTP harus segera dapat e-KTP," katanya.

Lanjutnya, usulan tersebut pun akhirnya direspon dengan meminta Dukcapil di DIY menghitung kekurangan blangko agar dapat segera dipenuhi oleh pemerintah pusat.

"Setelah kami hitung-hitung, untuk Kulonprogo rencananya akan mengajukan 12.000 blangko, yang 5.000 untuk menuntaskan KTP yang belum dicetak saat ini, sisanya untuk pelayanan hari-hari ke depan," tandasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved