Yogyakarta

305.015 KPM di DIY Mendapat Berkah Kenaikan BPNT

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi mengatakan, sampai saat ini, terdapat 305.015 KK di DIY terdaftar sebagai KPM.

305.015 KPM di DIY Mendapat Berkah Kenaikan BPNT
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Warga DIY yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat imbas dari kenaikan nominal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ya, dari sebelumnya hanya Rp 110.000, menjadi Rp 150.000 mulai awal tahun ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi mengatakan, sampai saat ini, terdapat 305.015 KK di DIY terdaftar sebagai KPM.

Dengan rincian, 65.601 di Sleman, 49.515 di Kulonprogo, 88.267 Gunungkidul,83.998 di Bantul dan 17.634 di Kotamadya.

Menurutnya, meski nominal yang diterima mengalami perubahan, mekanisme penyerahan BPNT masih sama seperti dulu.

Dalam artian, bantuan ini tetap diberikan dalam bentuk uang non-tunai dan dicairkan dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki KPM.

Dinas Sosial DIY Tangani Jenazah Terlantar

"Mekanismenya tetap sama, setiap bulan dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat. Secara teknis tidak ada perubahan, hanya manfaatnya saja yang tambah, jadi lebih besar," katanya, Kamis (23/1/20).

Menariknya, jika pada BPNT sebelumnya setiap KPM hanya mendapat jatah untuk belanja beras, serta telur, untuk tahun ini jenis makanan yang didapat para KPM lebih bervariasi.

Dari BPNT yang didapat mereka bisa berbelanja daging, ayam, ikan dan sayuran.

Walau begitu, Untung tidak menampik, berdasar hasil evaluasi pelaksanaan program BPNT tahun lalu, masih terdapat beberapa kendala yang dijumpai oleh Dinsos DIY.

Salah satunya, saldo di rekening KPM, yang tak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima.

"Jumlah saldo yang dikreditkan E-Wallet Himbara ke rekening KPM itu tidak sesuai. Contohnya di Sleman, nominal di E-Wallet ada yang Rp 110, lalu ada Rp 11. Padahal seharusnya kan jumlahnya Rp 110.000 per KPM ya, setiap bulannya," ucapnya.

Begini Ketentuan Keluarga yang Masuk PKH dan Penerima BPNT

Selain itu, mekanisme perubahan data, semisal terjadi kartu hilang, maupun KPM yang meninggal dunia dan sebagainya, dinilai membutuhkan waktu serta proses yang cukup lama.

Begitu juga pada Proses top up E-Wallet Himbara, ketika penggantian KKS.

"Kemudian, masih dijumpai saldo nol yang dikarenakan kegagalan pengkreditan E-Wallet Himbara ke rekening milik KPM," tambah Untung. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved