Gunungkidul

Pencairan Dana Desa Dipermudah, Tidak Harus Menunggu Desa Lain

Pihaknya pencairan pertama ditargetkan pada Februari mendatang dikarenakan pemkab harus menyusun peraturan bupati tentang alokasi di setiap desa.

Pencairan Dana Desa Dipermudah, Tidak Harus Menunggu Desa Lain
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat melakukan sosialisasi di bangsal sewokoprojo, Selasa (21/1/2020). 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Pencairan dana desa pada tahun ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Perbedaan yang terlihat adalah pada pencairan tahun sebelumnya, desa harus menunggu seluruhnya baru bisa dicairkan.

Sedangkan pada tahun ini desa manapun yang telah selesai memenuhi syarat maka dapat segera mencairkan dana desa.

Dana Desa Boleh Digunakan untuk Penyelamatan Warga Bagi Desa yang Terkena Bencana

Hal tersebut dijelaskan oleh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY, Heru Pudyo Nugroho, setelah kegiatan sosialisasi dana desa di Bangsal Sewokoprojo, Selasa (21/1/2020).

"Ini terkait dengan mekanisme pencairan saat paling cepat dana desa bisa dicairkan pada bulan Januari, jadi desa yang siap dengan APBdes, sudah koordinasi dengan Pemkab, Pemkab juga sudah menetapkan perbup susah siap, maka dapat segera disalurkan," jelasnya.

Hal tersebut berbeda dengan tahun lalu yang harus menunggu desa-desa lain siap baru bisa disalurkan.

Perbedaan lainnya adalah setiap termin pada tahun sebelumnya dicairkan 20 persen, 40 persen, 40 persen. "Kalau tahun sekarang dibalik pencairan setiap terminnya menjadi 40, 40, 20 persen," katanya.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Kejari Kulon Progo Geledah Kantor Desa Banguncipto

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro, menjelaskan kemudahan pencairan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Sekarang lebih mudah karena tidak adanya istilah tanggung renteng (tanggung jawab bersama) antar desa karena pencairan tergantung masing-masing desa.

Pihaknya pencairan pertama ditargetkan pada Februari mendatang dikarenakan pemkab harus menyusun peraturan bupati tentang alokasi di setiap desa.

Ketua DPRD Klaten Imbau Kepala Desa Terpilih Hati-Hati dalam Pengelolaan Dana Desa

Selain itu, pemkab juga harus menyusun surat kuasa pencairan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

“Kami tidak lagi mengurusi pencairan karena nantinya dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing desa, lalu untuk pencairan termin kedua dan ketiga pada aturan lama ada syarat laporan penyerapan anggaran 75 persen dan capaian output fisik 50 persen," paparnya.

“Intinya lebih gampang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved