Ketua DPRD Klaten Imbau Kepala Desa Terpilih Hati-Hati dalam Pengelolaan Dana Desa

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah desa (pemdes) dituntut untuk bisa mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Jika salah kelola, risikonya bisa-bisa berurusan dengan hukum.

Pada pelantikan 77 kepala desa terpilih Pilkades gelombang III di Pendopo Pemkab Klaten, Sabtu (16/11/2019), Ketua DPRD Klaten Hamenang Ismoyo yang berkesempatan memberi arahan mengingatkan para kades dilantik agar melaksanakan keterbukaan informasi.

“Dana desa melalui APBDes harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Para kades harus melaksanakan keterbukaan informasi agar tercipta iklim demokratis,” tegas Hamenang.

• Klaten Masih Waspadai Teror Serangan Tawon Vespa

Sampai saat ini, ada kasus dugaan korupsi dana desa yang tengah bergulir salah satunya tuduhan kepada Kades Mlese Sanyoto.

Masyarakat Mlese, kecamatan Cawas sudah mengadukan ke Kejaksaan Tinggi Klaten.

Dengan pengamanan dari Polres Klaten, kini Kades Sanyoto dihadapkan pada kesanggupannya mengembalikan uang kepada bendahara desa dalam waktu 24 jam terhitung pukul 22.00 WIB, Jumat (15/11/2019).

Kapolres Klaten AKBP Wiyono Eko Prasetyo mengatakam untuk permasalahan di desa Mlese, dari Polres, Kodim, Pemkab termasuk unsur Muspika bisa menjembatani antara kepala desa dengan warganya untuk menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

• UNBOXING KULINER: Snack Hits Super Ekonomis di Jogja

"Untuk itu kami imbau kepada Kepala Desa Se-Kabupaten Klaten, gunakan dana sesuai aturan yang berlaku yaitu melibatkan pihak terkait sebagai bentuk transparansi," ujarnya.

Adapun, pelatikan kades hasil pilkades serentak gelombang III menandai berakhirnya proses pengisian kades di masa kepemimpinan Bupati Klaten Sri Mulyani.  

Kurun dua tahun terahir, Bupati Sri Mulyani berhasil merampungkan tugas mengisi 391 desa di seluruh Kabupaten Klaten kepala desa definitif secara demokratis, kondusif dan aman. (TRIBUNJOGJA.COM)