Kota Yogya

Pemkot Yogyakarta Kaji Penerapan Upah Minimum Sektoral Kota di Sektor Pariwisata

Pemkot Yogyakarta tengah mengkaji penerapan upah minimum sektoral kota (UMSK) untuk diterapkan lebih lanjut di wilayah setempat.

Pemkot Yogyakarta Kaji Penerapan Upah Minimum Sektoral Kota di Sektor Pariwisata
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Penampilan Barongsai saat launching Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) 2020 di Gapura Kampung Ketandan, Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (14/1/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah mengkaji penerapan upah minimum sektoral kota (UMSK) untuk diterapkan lebih lanjut di wilayah setempat.

Rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan proses pengkajian, sehingga perlu waktu dan juga kajian yang komprehensif guna menerapkan kebijakan itu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya, Lucy Irawati menjelaskan, UMSK itu nantinya bakal diterapkan pada sektor pariwisata.

Bukan tanpa sebab, dengan predikat kota wisata yang dipegang serta maraknya pelayanan jasa pada bidang tersebut membuat UMSK dinilai perlu untuk diterapkan.

"Kajiannya sudah kita anggarkan pada tahun ini dan nanti kita lihat daerah lain soal upah sektoral itu bagaimana," kata Lucy Jumat (17/1/2020).

Dijelaskannya, jawatan itu bakal menggandeng serta APINDO dan perwakilan serikat buruh untuk melakukan pengkajian UMSK secara tepat.

Disdukcapil Kota Yogya Terima 4 Ribu Blanko E-KTP, Mulai Didistribusikan ke Kecamatan Pekan Depan

Antisipasi Penyakit Antraks, Pemkot Tingkatkan Pengawasan Peternakan Sapi dan RPH di Kota Yogya

Dari hasil itu, nantinya diharapkan akan dapat satu kesimpulan yang jelas tentang penentuan UMSK.

Namun begitu, Lucy masih belum memaparkan secara rinci sektor wisata seperti apa saja yang nantinya bakal ikut masuk dan menerapkan UMSK.

Menurut dia, hal ini masih tahapan awal sehingga masih diperlukan panduan serta menilik daerah lain yang telah menerapkan sistem tersebut sebagai percontohan.

"Kami dari pemerintah akan mengawal dulu. Pastinya akan melihat juga dari daerah lain seperti apa. Semisal di Badung itu sudah pakai UMSK, nanti kita berusaha cari masukan ke sana," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, dalam UMSK nantinya kesepakatan akan dilakukan antara pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan.

Pembahasan pun disebut dia bakal dilakukan secara bertahap dan Pemkot hanya sebatas mengusulkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti kemudian. (Tribunjogja/Yosef Leon Pinsker)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved