Serius Maju Pilkada Gunungkidul melalui Jalur Independen, Anton Supriyadi Tidak Ikut Kunker

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Anggota DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi semakin serius untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati Gunungkidul melalui jalur independen pada Pilkada 2020 mendatang.

Keseriusan Anton ditunjukkan dengan tidak melakukan kunjungan kerja tetapi ikut relawan mengumpulkan dukungan.

"Saya sudah tidak ikut kunjungan kerja (kunker), saat para relawan sibuk mengumpulkan KTP masa saya malah kunker, jangan sampai teman relawan sibuk saya malah tidak ikut serta," katanya, Selasa (7/1/2020).

Dirinya menyampaikan langkahnya maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 bukanlah karena kecewa namun menurutnya pencalonan dirinya sudah melalui pertimbangan.

• Partai Nasdem Jaring 11 Bakal Calon Kepala Daerah Untuk Pilkada Gunungkidul 2020

"Biarkan partai mencalonkan sendiri, saya independen, bukan karena saya kecewa nanti dampaknya ke partai," katanya.

Saat disinggung mengenai status dirinya yang masih menjadi kader partai Nasdem, dirinya tidak mau menanggapi dan hanya menanggapi dengan santai.

"Perjalanan hidup seseorang bisa berubah kapan saja, ini sama seperti dulu saya memilih pensiun dini dari dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi untuk menjadi wakil rakyat," ucapnya.

Langkahnya ingin menjadi orang nomor satu se-Gunungkidul ini merupakan panggilan jiwa.

"Setiap langkah pasti ada konsekuensinya," katanya singkat.

Ketika disinggung kemungkinan dirinya ada permasalahan internal dengan partai Nasdem Ia menanggapi dengan santai menurutnya setiap orang memiliki persepsi masing-masing.

• Anggaran Pilkada Gunungkidul Akhirnya Disetujui

“Saya belum pernah mengucapkan kecewa. Saya malah alhamdulillah tidak diberi (jabatan) alat kelengkapan dewan (alkap) , tidak masalah,” ucap anggota dewan dua periode itu.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Gunungkidul, Agus Hartadi mengatakan jika anggota dewan tidak kunker menurutnya tidak masalah namun jika anggota dewan tidak melakukan kunker maka hak keuangan tidak diberikan.

"Salah nanti kalau tidak ikut tetapi tetap diberi hak keuangan, untuk agenda kunker tahun ini baru akan dimulai pada 9 Januari dan saat ini belum bisa menentukan siapa saja yang ikut kunker," pungkasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)