Pembangunan Kawasan Wates Baru, Pembebasan Lahan Dimulai Tahun ini

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Rencana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk membangun kawasan Wates Baru akan dimulai pada 2020 ini.

Pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap.

Lokasi kawasan telah disepakati berada di wilayah Desa Margosari, Kecamatan Pengasih.

Luas kawasan Wates Baru mencapai sekira 20 hektare dan akan menjadi area perkatoran terpadu Pemkab Kulon Progo.

• Tidak Ada Lagi Istilah Kecamatan di Kulon Progo

"Gedung perkantoran yang selama ini menyebar, nanti disatukan di sana. Jadi kawasan perkantoran terpadu," jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo, Agus Langgeng Basuki, Jumat (3/1/2020).

Pada tahap awal, kata Langgeng, dilakukan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini.

Delineasi atau penentuan batas wilayah kawasan Wates Baru itu juga telah dibahas pada rapat pihak terkait, akhir Desember 2019 lalu.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulon Progo, Heriyanto mengatakan pengembangan area perkotaan Wates mendesak dilakukan seiring adanya perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Apalagi, dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Aerotropolis Bandara di Kulon Progo, ruang wilayahnya mencakup sebagian area Kota Wates. Hal ini mendorong penggeseran wilayah kota ke timur supaya tidak semrawut.

Pemkab Kulon Progo dalam hal ini menargetkan di 2020 bisa membebaskan sekira 5 hektare lahan.

• Kamu Wajib Coba! Tiga Tips Super Gampang Membuat Lipstick Tahan Lama

Sisanya akan dilakukan bertahap di tahun berikutnya hingga tercapai keluasan 20 hektare sesuai yang dibutuhkan.

"Kita lakukan bertahap mulai tahun ini, mulai dari 5 hektare dulu," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) Kulon Progo, Heriyanto.

Pembebasan lahan secara bertahap menurutnya didasari pertimbangan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Adapun dalam APBD Kulon Progo dianggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp20 miliar.

Heri menyebut, anggaran ini belum mencukupi untuk keperluan pembebasan lahan secara total.

Maka itu, pihaknya menyusun dokumen perencanaan untuk melihat besaran kebutuhan dana serta disesuaikan dengan taksiran nilai lahan dari appraisal. (TRIBUNJOGJA.COM)