Bantul

Jelang Pilkada 2020, KPU Bantul Siapkan Pengumuman untuk Calon Perseorangan

KPU Bantul segera mengumumkan syarat, serta penyerahan dukungan untuk pemenuhan pencalonan perseorangan, pada 3-16 Desember.

Jelang Pilkada 2020, KPU Bantul Siapkan Pengumuman untuk Calon Perseorangan
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - KPU Bantul segera mengumumkan syarat, serta penyerahan dukungan untuk pemenuhan pencalonan perseorangan, pada 3-16 Desember.

Hal itu, sesuai dengan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menandaskan, pengumuman tersebut akan berlangsung selama 14 hari berturut-turut melalui berbagai kanal media cetak, atau elektronik, lalu di sejumlah papan pengumuman, hingga laman resmi yang dikelola KPU Bantul. 

"Jadi, yang dimuat itu soal penetapan jumlah minimal dukungan calon perseorangan, serta persebarannya, waktu dan tempat penyerahan dokumen, kemudian jenis dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon perseorangan," katanya, Senin (2/12/2019).

Jelang Pilkada 2020, KPU Bantul Akan Bentuk Badan Adhoc pada Januari 2020 Mendatang

Adapun dokumen yang harus disiapkan antara lain formulir B.1-KWK yang merupakan surat pernyataan dukungan pendukung dengan ditempel fotokopi e-KTP, serta formulir B.1.1-KWK, yang memuat tabel daftar nama pendukung dan ditandatangani oleh paslon.

"Selain itu, ada formulir B.2-KWK yang mencakup rekapitulasi jumlah dukungan paslon perseorangan, yang dicetak dari aplikasi Silon (sistem informasi pencalonan)," tandasnya.

Sementara tahapan penyerahan dokumen itu, bakal dilaksanakan pada rentang 19-23 Februari 2020 nanti, di Kantor KPU Bantul.

Seperti diketahui, jumlah minimal dukungan untuk mereka yang hendak maju melalui jalur independen tersebut, sebesar 53.026 orang.

"Angka itu dihitung dari 7,5 persen DPT Pemilu 2019 kemarin. Dukungan tersebut, harus tersebar sedikitnya di sembilan kecamatan di Bantul," ucapnya.

Setelah diserahkan ke KPU Bantul, imbuh Disik, akan dilanjutkan proses pengecekan jumlah dukungan, serta verifikasi administrasi guna mengantipasi dukungan ganda.

Untuk mengkonfirmasi, pihaknya melakukan verifikasi faktual ke pendukung, dengan metode sensus. 

"Karena ada beberapa jenis pekerjaan yang dilarang memberikan dukungan kepada calon perseorangan ini,  ada anggota TNI-Polri, PNS, penyelenggara pemilihan, kepala kesa dan perangkat," tuturnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved