Yogyakarta

Sekda DIY Persilakan Mahasiswa UGM Gugat UU Keistimewaan

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pihaknya meminta semua pihak untuk memahami isi dari UU tentang Keistimewaan DIY.

Sekda DIY Persilakan Mahasiswa UGM Gugat UU Keistimewaan
IST
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pihaknya meminta semua pihak untuk memahami isi dari UU tentang Keistimewaan DIY.

Menurutnya, gugatan atau menempuh jalur hukum itu adalah hak warga negara.

“Kalau memang memilih jalur hukum (gugatan) silakan saja. Saya tidak bisa ngelikke (memperingatkan),” jelas Baskara Aji, Rabu (20/11/2019).

Aji menambahkan, jika pemahaman untuk UU 13 tahun 2012 memang semacam itu.

“Tetapi, ini bukan hak saya untuk memperingatkan. Yang perlu diingat adalah menjadi budaya atau kebiasaan kita (warga DIY) untuk menyelesaikan berbagai hal dengan musyawarah dan rembugan,” ujarnya.

Mahasiswa UGM Gugat UU Keistimewaan Soal Tanah, Sultan HB X: Tidak Apa-apa

Diskusi yang dimaksudkan oleh Aji adalah terkait dengan isi, materi filosofi riwayat, bagaimana bisa menjadi kepemilikan tanah dari Pergub.

Bahkan, Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR/BPN) juga telah menunjukkan petunjuk teknis tanah kas desa, Paku Alaman Ground (PAG), dan Sultan Ground (SG).

“Sudah ada kajian-kajiannya sehingga tidak perlu ada langkah seperti itu. Cari penjelasannya. Untuk sejarah, mungkin terlalu panjang lebar kalau saya jelaskan,” urainya.

Menteri ATR BPN Sofyan Djalil sebelumnya menjelaskan secara hukum di Indonesia, DIY merupakan daerah khusus dan telah mendapatkan pengakuan terhadap tanah kasultanan dan kadipaten.

"Selama ini belum ada petunjuk teknis selain UU tentang keistimewaan DIY yang mengatur tanah tersebut. Oleh karena itu juknis yang diterbitkan kali ini merupakan penegasan terkait kepemilikan SG sebagai milik Kraton dan PAG milik Pakualaman, " katanya. 

Bupati Kulon Progo Berharap Soal Penetapan Ganti Rugi Tanah di Kaligintung Ada Titik Temu

Pihaknya membuat petunjuk teknis, bagaimana mendaftarkan, memverifikasi, sehingga nanti seluruh SG PAG menjadi jelas, terdaftar dan tidak ada konflik.

Hal ini merupakan petunjuk untuk masalah teknis, apalagi di DIY ada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan membantu untuk juknis.

Dia pun berharap dengan adanya sertifkat bagi SG dan PG tidak ada lagi konflik sengketa di masyarakat.

Dengan adanya sertifikat, tanah-tanah kesultanan pun akan terjaga sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepemilikan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Agung Ismiyanto
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved